Kemnaker Gelar Raker Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial, Ini Hasilnya

JAKARTA, PRIPOS.ID (28/06/2022) – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengadakan Rapat Kerja bersama para Pejabat Tinggi Madya Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa, (28/6/2022) di Jakarta. Raker membahas tentang upaya peningkatan kepesertaan jaminan sosial.

“Kita ingin meningkatkan banyak pekerja, termasuk para PMI kita mendapatkan jaminan perlindungan sosial,” kata Menaker.

Menurut Menaker, pada Raker yang dihasilkan sejumlah kesimpulan, yakni perlunya memperkuat kerja sama dan efektifitas Tim Terpadu Pengawasan Pelaksanaan Jamsostek antara Petugas Pengawas Pemeriksa dan Pengawas Ketenagakerjaan.

“Kemudian membentuk Tim terpadu antara Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam hal peningkatan kepesertaan Jamsostek,” ucapnya.

Selain itu, perlunya revisi UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, khususnya terkait secara eksplisit secara eksplisit bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program Jamsostek dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, dan pengaturan sanksi pidana bagi pemberi kerja selain penyelenggaran negara yang mengikutsertakan pekerjanya dalam Program Jamsos.

“Perlunya integrasi data pengawasan Jamsos Ketenagakerjaan antara Kemnaker dengan BPJS, dan mengoptimalkan fungsi ekosistem SIAPKerja sebagai sistem terpadu untuk mendorong perluasan kepesertaan Jamsos,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, upaya lain yang perlu dilakukan, yakni berupa kajian cepat internal di Kemnaker mengenai pengenaan sanksi bagi peserta bukan penerima upah (BPU) dan peserta penerima upah (PU) yang tidak ikut serta dalam program jaminan sosial. meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk memverifikasi upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja.

Untuk itu, meminta kepada petugas Wasrik bersama dengan Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kerja pekerja kepada BPJS ketenagakerjaan merupakan upah yang diharapkan,” ucapnya.

Adapun terkait kepesertaan Jamsos bagi PMI, ia menambahkan, perlunya sosialisasi sosialisasi Jamsos PMI di kantong-kantong PMI dan negara penempatan PMI, dan meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan kanal daftar dan kanal bayar di negara penempatan PMI.

juga meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan kewajibannya menyampaikan laporan berkala bulanan, triwulan, dan tahunan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker. Laporan yang dimaksud paling sedikit memuat data dan jumlah kepesertaan, jumlah iuran yang diterima, jumlah klaim yang diajukan, jumlah yang disetujui, dan santunan yang disetujui.

“Terakhir, Pengawas Ketenagakerjaan akan lebih aktif melakukan pengawasan pelaksanaan Program Jamsos bersama dengan BP2MI sebagaimana amanat PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pengawas Ketenagakerjaan akan proaktif berkoordinasi dengan LTSA PPMI di daerah,” pungkasnya.(nor)

Categories: Berita Nasional

Leave A Reply

Your email address will not be published.