Bang Chairul : Penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di masyarakat

JAKARTA, PRIOS.ID (21/12/2021) – Pemerintah telah memberlakukan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai landasan hukum penetapan Upah Minimum (UM) di seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah berharap seluruh Pemerintah Daerah dalam menetapkan UM di daerahnya untuk mengacu pada ketentuan yang berlaku.

“Sikap kita adalah penetapan Upah Minimum (UM) harus mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,” kata Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (21/12/2021).

Menurutnya, ketentunan pengupahan yang di atur dalam PP 36 Tahun 2021 telah berdasarkan kesepakatan tidak mutlak pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.

“Upah Minimum penetapannya telah disepakati oleh 3 pihak, upah itu memang hak pekerja tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha,” ujar Bang Chairul sapaan akrabnya dikalangan awak media.

Ia menambahkan, penetapan yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. pun siap memediasi pihak-pihak yang berselisih penetapan terkait UMP DKI Jakarta Tahun 2022.

Ia juga menyatakan bahwa merencanakan koordinasi dengan Kemendagri dalam rangka pembinaan dan pengawasan kebijakan.

“Kemnaker siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena tidak perlu pembinaannya yang kita kedepankan,” pungkasnya.(nor)

 

Categories: Artikel

Leave A Reply

Your email address will not be published.