BKKBN Dan Kemendagri Tandatangani Nota Kesepahaman Untuk Kuatkan Pelaksanaan Program Banggakencana

JAKARTA, PRIPOS.ID (24/02/2020) – Penanda tanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan BKKBN merupakan dorongan yang kuat bagi jajaran BKKBN termasuk petugas lini lapangan untuk menggalang komitmen dan koordinasi dengan pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan, dalam rangka mempercepat terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

“Masalah kependudukan adalah permasalahan jangka panjang, negara-negara maju tidak lagi mengedepankan jumlah atau kuantitas anak, tapi lebih pada kualitas anak dan keluarga sehingga negara-negara tersebut saat ini mengalami ageing population. Pertumbuhan penduduk yang tak dibarengi dengan penciptaan lapangan pekerjaan akan menjadi problem nasional. Karena itu, bonus demografi yang terjadi di Indonesia seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan investasi, jelas Menteri Dalam Negeri Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D pada saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Program Pengembangan SDM Tahun 2020 di Auditorium Kantor BPSDM, Jakarta, Senin (24/02/2020).

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, S.P. OG (K) menambahkan Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana yang dipopulerkan BKKBN dengan BANGGAKENCANA memerlukan dukungan yang penuh dari semua pihak; pemerintah, sektor swasta dan masyarakat luas. Perkembangan dan kebutuhan masyarakat milenial telah mendorong kami untuk melakukan re-branding dan perbaikan sistem pengelolaan program Banggakencana sesuai dengan situasi dan kekinian.

BKKBN Baru saja menyelesaikan proses re-branding yang mengubah logo BKKBN menjadi lebih milenial dengan tag-line “berencana itu keren”. Tampilan logo dan tag-line ini diharapkan dapat mendorong komponen bangsa memahami bahwa kehidupan berkeluarga harus terencana dengan baik. Pengendalian kelahiran yang terencana dan menyeluruh di setiap wilayah menjadi pijakan utama untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, imbuh Hasto.

Hasto juga menerangkan, Program “banggakencana” dapat diterjemahkan sebagai pembangunan Sumber Daya Manusia di hulu, keberhasilan program di hulu akan memberikan dampak bagi terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, kompetitive dan maju. Untuk itu, keluarga menjadi institusi yang sentral dan penting untuk kita berikan penguatan dan pemberdayaan. Tahun 2020 BKKBN bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota akan melakukan Pendataan Keluarga (PK) yang tidak hanya menghasilkan tersedianya data mikro keluarga, akan tetapi sekaligus mempersiapkan sumber data untuk terwujudnya Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) yang bisa membedah kondisi wilayah ke dalam potret atau indikator keluarga yang dibagi kepada tiga indikator utama: keluarga tentram, keluarga mandiri dan keluarga bahagia.

Hasto berharap, semangat MOU yang baru saja ditandatangani bersama Bapak Menteri Dalam Negeri, semoga dapat memperkuat pelaksanaan program Banggakencana di tingkat operasional, yakni kabupaten/kota ke bawah. MOU ini kiranya dapat memacu penguatan kelembagaan program Banggakencana diseluruh kabupaten/kota; dapat mendorong pembiayaan program Banggakencana yang terintegrasi antara APBN, APBD dan dukungan swasta; memaksimalkan tugas dan fungsi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB) di tingkat lapangan oleh pemerintah setempat, karena undang-undang 23/2014 telah memberikan posisi bahwa pemerintah kabupaten/kota sebagai pendayaguna dari keberadaan PKB/PLKB.

Dengan demikian, kebijakan program Banggakencana dapat terhubung (in-line) dengan baik dan harmonis dari pemerintah (pusat) ke pemerintah kabupaten/kota serta pemerintahan desa/kelurahan. Keberadaan hampir 23.000 orang PKB/PLKB, sekitar 1,2 juta kader terlatih dan 5.700 balai penyuluhan keluarga berencana tingkat kecamatan, diharapkan dapat benar-benar dimaksimalkan untuk percepatan dan pemerataan pelayanan banggakencana kepada masyarakat.

Tito juga menyampaikan terkait stunting yang merupakan permasalahan bersama, menurutnya stunting harus segera diselesaikan melalui kerjasama kementerian/lembaga terkait, salah satunya adalah BKKBN, ujar Tito

Lebih dari 15.000 kampung keluarga berkualitas (Kampung KB) diharapkan dapat menjadi faktor pendorong dan kekuatan pemerintah untuk menintegrasikan program pemerintah baik dalam mengentaskan kemiskinan secara umum, menurunkan angka stunting, kematian ibu hamil-bersalin dan unmet-need secara signifikan, tambah Hasto. (nor)

Categories: Berita Nasional

Pripos.id