BKKBN Harus Mampu Mendiagnosa Permasalahan Keluarga

JAKARTA, PRIPOS.ID (23/11/2020) – Sebagai lembaga pemerintah yang fokus pada kegiatan “social marketing” untuk perubahan perilaku, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) harus mampu mendiagnosa permasalahan keluarga. Termasuk mendiagnosa penyebab kemiskinan. Penegasan itu dikemukakan Kepala BKKBN, DR (HC) dr. Hasto Wardoyo So.OG (K) ketika membuka Webinar Edisi Series dengan topik “Big Data What and For What”, Senin (23/11/2020).

Webinar diselenggarakan BKKBN dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan berwawasan kependudukan. “Tanpa diagnosa yang benar semua program akan salah dan hanya menghamburkan dana. Karenanya, semua itu harus diawali dengan data. Karena data merupakan sumber pelita utama untuk melihat fakta dan fenomena sesungguhnya,” ujar Hasto Wardoyo. Hasto mendukung arahan Presiden Joko Widodo agar pemerintah memiliki satu data agar tidak terjadi kesimpangsiuran data dari berbagai kementerian.

“Data menjadi salah satu wujud nyata pembenahan tata kelola untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya. Hasto mengatakan, data menjadi landasan pembangunan yang kokoh. Karena data digunakan untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan. “Perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat,” jelas Hasto. Karena itu, lanjut Hasto, big data menjadi satu keniscayaan untuk dikelola bersama . “BKKBN mendukung data yang berkualitas. Sistem data base yang terpadu,” ujar Hasto. Big data merupakan himpunan data dalam jumlah besar, kompleks, rumit, terstruktur sebagai basis data untuk diolah, dan dibuat kesimpulan dan digunakan untuk pengambilan keputusan untuk masa depan.

Menyinggung Sistem Informasi Keluarga (Siga) yang dikembangkan BKKBN, Hasto mengatakan sistem informasi ini menjadi data yang wajib digunakan oleh pemerintah. Terkait dengan ini, di 2021 BKKBN kembali akan menggelar Pendataan Keluarga (PK). “PK wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh data keluarga yang valid. Pendataan ini dilakukan kader setempat di bawah pembinaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB),” tutup Hasto.(nor)

Categories: Artikel

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Pripos.id