BKKBN Pastikan Lancarnya Pasokan Alat Kontrasepsi di Masa Pandemi COVID-19

Jakarta, Pripos.id (25/06/2020) – Kita berada pada masa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, sedangkan penyakit menular sangat mengubah cara hidup kita. Ketidakpastian dan dukungan sosial dapat membantu dalam mewujudkan kependudukan Indonesia yang bersaing. Bonus demografi. Wabah COVID-19 juga memiliki fokus pada akses pelayanan keluarga yang direncanakan (KB) serta informasi kesehatan yang diperlukan seksi. Setiap Negara di seluruh dunia sekarang berjuang untuk menginstal dalam program Keluarga berencana dan kesehatan harus tetap tersedia. Hal ini disampaikan Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) kompilasi dibuka webinar “COVID-19: Kesehatan Masyarakat dan Perspektif Ekonomi” (25/06/2020).

Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN Prof. Rizal Damanik, Ph.D dibuka, “Kami berbicara tentang dunia yang diperkirakan akan memperoleh 2 miliar orang dalam 30 tahun ke depan; naik dari 7,7 miliar pada tahun 2019 menjadi 9,7 miliar pada tahun 2050. Sembilan negara termasuk Indonesia, akan mencapai lebih dari setengah dari pertumbuhan sekarang dan 2050. Masih lebih awal, jika saya berasumsi, maka wabah itu (COVID-19) mungkin mengubah transisi partisipasi global.

Menurutnya, dari hasil pengamatan BKKBN, di Indonesia para wanita memilih untuk tidak datang ke fasilitas kesehatan karena mempercayai tertular COVID-19 atau karena memiliki Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kemudian ada juga potensi yang dimiliki oleh rantai pasok. Tidak dapat diaksesnya layanan KB, khusus di Indonesia, menjadi lebih banyak diakses. Sementara itu, secara global sebanyak 47 juta wanita tidak dapat mengakses kontrasepsi modern, 7 juta lebih dari yang diterima diterima dan 31 juta kasus yang disetujui melalui gender akan terjadi jika dikunci selama 6 bulan di 114 negara berpenghasilan rendah dan menengah (UNFPA, 2020). Pandemi COVID-19 Membuka sistem kesehatan masyarakat kita.Virus penyebaran ini tidak pilih-pilih, dari pekerja dengan kerumunan rendah, orang yang tinggal di daerah kumuh atau perkotaan, perempuan dan anak perempuan, migran dan pengungsi adalah sub populasi yang paling rentan.

Uttara Bharath Kumar, Penunjang Teknis Senior John Hopkins Center untuk Program-program Komunikasi, juga menjelaskan tentang masyarakat yang mendapatkan banyak informasi yang terkait dengan seluruh penjuru, rumor dan misinformasi yang berkaitan dengan pembangunan, yang dihilangkan dan yang bisa digunakan sumber informasi yang dapat diharapkan . Sementara menurutnya, hal ini dapat meningkatkan rasa takut mereka, yaitu takut pada orang lain, takut pergi ke pelayanan kesehatan, dan bahkan takut akan informasi itu sendiri yang mungkin membuat berita-berita yang membangkitkan dan menakutkan.

Situasi informasi pelayanan KB di Negara selain Indonesia menurut Uttara juga menjadi sangat terbatas. Terkait implementasinya berubah menjadi lebih virtual dengan informasi terkumpul melalui saluran digital dan smartphone. Tapi Uttara menyayangkan karena banyak perempuan yang keluar pada kelompok marjinal memiliki izin atau lebih memiliki akses yang sama sekali ke saluran-saluran digital tersebut.

Presiden Asosiasi Penduduk Asia Aris Ananta mengijinkan BKKBN untuk dapat meminta kembali pelayanan KB seperti sebelum pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat. Masyarakat berhak mendapatkan akses KB walau ditengah pandemi karena kontrasepsi adalah kebutuhan dasar. BKKBN harus fokus terhadap kebutuhan yang tidak terpusat di daerah pedesaan atau daerah pedesaan yang jauh dari fasilitas kesehatan dan sulit dalam akses KB, dan memprioritaskan penggunakan kontrasepsi jangka panjang.

Pelayanan KB harus diperhitungkan untuk kelompok yang kurang terlayani, terutama di daerah dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi, termasuk orang miskin dan mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan. “BKKBN bekerja sama dengan 500 pemerintah daerah, kami menyiapkan distribusi kontrasepsi dari gudang ke 18 ribu fasilitas kesehatan di Kab / Kota sudah sesuai dengan perencanaan re-supply. Inovasi rantai pasok berbasis masyarakat dengan PLKB telah disetujui untuk memberikan kontrasepsi langsung ke pasangan usia yang telah memenuhi persyaratan. Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) atas komitmen gigih mereka dalam mendidik dan tetap menyediakan pelayanan KB dalam situasi saat ini, ”tambah Damanik.

BKKBN sebagai salah satu lembaga pemerintah yang terlibat dalam masalah kesehatan mengambil langkah konkret untuk mendukung Satuan Tugas dalam memerangi penyebaran COVID-19. Melalui kolaborasi yang kuat, BKKBN bersama dengan organisasi non-pemerintah Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins (JHCCP Indonesia) telah mengembangkan strategi komunikasi, antara lain, melibatkan 15 ribu Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Kegiatan ini merupakan upaya BKKBN untuk memperkuat implementasi program di lapangan, khususnya layanan keluarga berencana untuk pasangan usia subur karena dengan penerapan peraturan PSBB dan bekerja dari rumah dapat mempengaruhi tingkat kehamilan yang tinggi jika penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat menurun, termasuk juga untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Selain itu, dalam rangka memperingati hari ke 27 keluarga Indonesia dan peringatan 50 tahun BKKBN dalam mempertahankan populasi dan program keluarga berencana di Indonesia, maka Pemerintah Indonesia melalui BKKBN bekerja sama dengan mitra lokal dan internasional seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, JHCCP, dan Asian Population Association (APA) mengadakan webinar dengan tema “COVID-19 : Public Health and Economic Perspective”. Webinar ini diselenggarakan melalui aplikasi Zoom dan disiarkan secara langsung di akun Youtube, Facebook, dan Instagram BKKBNOfficial. Jumlah peserta yang hadir pada Zoom adalah sejumlah 680 dan menonton siaran langsung sekitar 700 penonton. Narasumber dalam acara tersebut adalah Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN Prof. Rizal Damanik, Ph.D; President of Asian Population Association (APA) Prof Aris Ananta, Ph.D; dan Senior Technical Advisor John Hopkins Centre for Communication Programs Uttara Bharath Kumar. Pembahas webinar adalah Prof. Gavin Jones, Ph.D, dari Australian National University dan dr. Iwan Ariawan, MS dari Universitas Indonesia serta dimoderatori oleh Senior Technical Advisor at Johns Hopkins Center for Communication Programs (CCP) Robert Ainslie. (nor)

Categories: Berita Nasional

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Pripos.id