BKPM Kawinkan Usaha Besar dengan UMKM

JAKARTA, PRIPOS.ID (21/01/2021) – Mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar naik kelas adalah fokus Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dua dari enam KPI (Key Performance Indicator) BKPM terkait dengan UMKM, yaitu mendorong investasi besar untuk bermitra dengan pengusaha nasional, khususnya UMKM di daerah proyek; serta mendorong peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), khususnya UMKM.

Untuk mewujudkan target tersebut, BKPM memfasilitasi kerja sama antara usaha besar dengan UMKM. Program ini diselenggarakan untuk menegaskan kembali pentingnya kemitraan antara investasi yang dilakukan oleh pengusaha besar nasional maupun asing, dengan pengusaha nasional yang ada di daerah atau UMKM lokal di wilayah proyek investasi.

“Minggu depan akan ada penandatanganan komitmen kerja sama antara PMA/PMDN dengan UMKM-UMKM mitranya. Acara ini akan disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari Istana Negara. Karena memang sejak awal ini adalah arahan Bapak Presiden kepada kami,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis kepada media hari ini (17/1).

Acara Penandatanganan Komitmen Kerja Sama Usaha Besar dengan UMKM akan dilakukan pada Senin, 18 Januari 2021. Program kemitraan ini mengkolaborasikan 56 usaha besar, yang terdiri dari 29 PMA dan 27 PMDN, dengan 196 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, agar setiap investasi yang masuk wajib “dikawinkan” dengan pengusaha nasional atau UMKM lokal. Masuknya investasi ke Indonesia memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini.

Bahlil menuturkan bahwa kemitraan akan memberikan multiplier effects kepada masyarakat lokal dengan hadirnya investasi di daerahnya. Bagi UMKM itu sendiri, manfaat yang dirasakan akan memacu kualitas produk serta membuka peluang UMKM untuk naik kelas.

“Jadi kolaborasi investor itu dilakukan oleh pengusaha lokal atau UMKM di daerah. Bukan yang ada di Jakarta. Tentunya, BKPM akan memfasilitasi dan menjamin UMKM yang dilibatkan memiliki kualifikasi yang baik, serta memenuhi syarat dan kriteria. Tidak sembarang UMKM,” jelas Bahlil.

Selain dihadiri oleh para perwakilan dari usaha besar dan UMKM, kegiatan ini juga akan diikuti daring oleh Gubernur dan Bupati/Walikota, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. (desi/png)

Categories: Ekonomi dan Bisnis

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Pripos.id