BPJPH-KNEKS Sinergi Fasilitasi Sertifikasi Halal UMK

JAKARTA, PRIPOS.ID (09/01/2021) – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersinergi dalam memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Sinergi dengan penandatanganan Perjanjian Kerja (PKS) oleh Kepala BPJPH Sukoso dan Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo Soedigno, melalui pertemuan virtual, Kamis (07/01).

Kepala BPJPH, Sukoso, mengatakan kerja sama ini sebagai upaya mewujudkan komitmen pemerintah dalam memberikan jangka waktu bersertifikasi halal. UMK, lanjutnya, adalah sektor usaha yang menjadi pilar penting perekonomian nasional.

“Kontribusi UMK luar biasa besar. Namun perhatian serius bagi UMK haruslah, khususnya dalam bersertifikasi halal. Karena banyak di antara UMK kita masih membutuhkan bimbingan dan fasilitasi dalam melaksanakan sertifikasi,” ungkap Sukoso.

Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif KNEKS, Ventje Rahardjo Soedigno. Menurutnya, UMKM adalah penopang perekonomian nasional dengan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai 60% dan penyerapan tenaga kerja sekitar 98% dari total penyerapan tenaga kerja.

“Sertifikasi halal Usaha Mikro dan Kecil merupakan salah satu bentuk penguatan ekosistem industri halal nasional. Karena UMK memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi bangsa, ”ungkap Ventje.

Karenanya, lanjut Ventje, dukungan para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk menyusun startegi, program dan kebijakan bersama untuk membantu UMK dalam memenuhi standar halal ini.

Perjanjian ini akan menjadi landasan kerja baru dan landasan kerja sama BPJPH dan KNEKS dalam rangka memfasilitasi sertifikasi bagi pelaku UMK. Perjanjian juga melayani untuk mendukung kelancaran kegiatan memfasilitasi sertifikasi halal UMK. Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari MoU kerja sama antara BPJPH dan KNEKS yang telah ditandatangani pihak pada 13 Agustus 2020.

Saat itu, penandatanganan nota kerja sama dalam rangka penyelesaian sertifikasi halal dilakukan Kemenag / BPJPH dengan 9 pimpinan Kementerian / Lembaga Negara. Kesemuanya adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, dan KNEKS.

Adapun ruang lingkup perjanjian kerja sama tersebut meliputi: (a) perencanaan dan penyusunan strategi penyelenggaraan fasilitasi halal bagi pelaku UMK; (b) penyusunan ekosistem grand design penyelenggaraan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK; (c) pembuatan masterplan data, digitalisasi dan implementasi teknologi pada Sistem Jaminan Produk Halal; (d) penguatan sinergi dan koordinasi penyelenggaraan fasilitasi penyelenggara halal UMK; dan sertifikasi penyusunan dan pembuatan peta jalan dan baru memfasilitasi pelaku halal UMK.

Lebih lanjut, Sukoso juga menimbulkan hingga Desember 2020 lalu, pelaku usaha yang telah melakukan aplikasi sertifikasi halal ke BPJPH sekitar 11.500 pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.283 pelaku UMK telah mendapatkan fasilitasi ‘nol rupiah’ atau mendapatkan pembiayaan sertifikasi halal yang bersumber dari realokasi anggaran Kemenag tahun 2020.

Tahun lalu, Kementerian Agama melalui BPJPH telah menyediakan realokasi anggaran untuk membiayai fasilitasi halal bagi 3.283 pelaku UMK tersebut. Anggaran itu digunakan untuk membiayai kegiatan pembinaan, audit produk oleh auditor halal LPH dan pelaksanaan sidang fatwa halal MUI, “imbuh Sukoso.

Selepas penandatanganan PKS, acara diskusi yang dimoderatori Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNEKS, Afdhal Aliasar. Diskusi mengerucut pada upaya upaya sinergis untuk membangun strategi, program dan kebijakan bersama guna mewujudkan fasilitasi sertifikasi halal UMK.

Afdhal mengatakan, perjanjian kerja sama ini, KNEKS dan BPJPH, bersama Kementerian / Lembaga terkait lainnya mendorong implementasi jaminan produk halal di Indonesia agar terealisasi lebih kuat, terdigitalisasi, dan naik kelas. Sehingga, pengembangan industri yang mendukung dan berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi nasional dapat terwujud.

Hadir pula dalam acara itu Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal BPJPH Sri Ilham Lubis, Direktur Pemantauan Program dan Kinerja KNEKS Gandy Setiawan, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KNEKS Putu Rahwidhiyasa, Direktur Jasa Keuangan Syariah KNEKS Taufik Hidayat, serta jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan BPJPH dan KNEKS. (sp / asku)

Categories: Agama,Ekonomi dan Bisnis

Leave A Reply

Your email address will not be published.

corona covid 19 cialis https://academicjournals.org/js/ckfinder/ckfinder.html https://www.e-act.nl/admin/img/0/novagra-turkiye-satis-sitesi.pdf https://catholicculture.org/userfiles/files/novagra-satin-al.pdf https://egeduyuru.ege.edu.tr/dosyalar/novagra-nedir.pdf pendik escort
Pripos.id