Dengan Dasar Dalihan Natolu, JBMI Ajukan Usulan Megawati Dan Tuan Syekh Ibrahim Sitompul Sebagai Pahlawan Nasional

Jakarta, Pripos.id (19/10/2020) – Dasar kami dari Dewan Pimpinan Pusat Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (DPP JBMI) mengajukan ke Pemerintah untuk menampilkan gelar Pahlawan Nasional tokoh Batak Muslim Tuan Syeh Ibrahim Sitompul, karena Tuan Syekh Ibrahim Sitompul terus gigih berjuang melawan intimidasi dan membangun demokrasi yang didasari Dalihan Natolu yang merupakan falsafah hidup masyarakat Batak. Pengajuan aplikasi Dr. (HC) Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri sebagai Pahlawan Nasional adalah karena beliau ini pejuang demokrasi yang didasari sila ke-2 Pancasila yaitu, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP JBMI, Brigjen (Purn) TNI H. Albiner Sitompul waktu membuka acara Fokus Group Discussion dengan mengangkat tema “Sosok Hajjah Megawati Soekarno Putri Menuju Peradaban Demokrasi Indonesia”

“Acara FGD ini adalah salah satu agenda untuk mengumpulkan informasi tentang perjuangan Demokrasi Hj. Megawati Soekarnoputri yang akan diajukan ke Pemerintah melalui Kementerian Sosial pada Selasa, 20/10/2020 dalam rangka menyambut Hari Pahlawan 10 November 2020,” ujar Albiner

Dalam pemaparannya, Dr. Muryanto Amin, M.Si. dalam pemaparannya menyampaikan, “Megawati itu berperan mendorong dan menjaga proses demokrasi yang ada di indonesia dan menurut saya Megawati sebagai tokoh bangsa yang selalu konsisten dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang ada di Indonesia,” jelas Muryanto

“Konsistensi Megawati dalam memperjuangkan demokrasi inilah yang jarang dimiliki oleh orang lain,” pungkas Muryanto

Sedangkan dalam pemaparannya Dr. Haryadi, MA menyampaikan, “Dalam menelaah Megawati sebagai pejuang demokrasi disini saya paparkan ada tiga rangkaian yang menyertainya yaitu, Era Soekarno dimana waktu itu Megawati di masa remaja belajar tentang prinsip-politik prinsip dari pernyataan (Presiden Soekarno) yang merupakan tahap pembelajaran,fase kedua adalah fase baru yang menurut saya adalah fase penjara politik yang lunak yang pada waktu itu ada kesepakatan keluarga Soekarno memutuskan untuk tidak berpolitik pada tahun 1982 tapi pada tahun 1987 Megawati bersama guruh terjun ke politik dengan menjadi anggota DPR-RI sampai pada satu titik pada kongres luar biasa di Surabaya PDI tahun 1993 Megawati terpilih sebagai ketua PDI periode 1993-1998 dan fase yang terakhir yaitu era reformasi di mana waktu itu Megawati mengalah untuk tidak menjadi presiden demi tidak terpecah belahnya demokrasi, “papar Haryadi.

‘Banyak hal yang bisa kita ambil secara langsung maupun tidak langsung mengenai demokrasi yang bisa kita ambil dari Megawati, “(nor).

Categories: Artikel

Leave A Reply

Your email address will not be published.

corona covid 19 cialis https://academicjournals.org/js/ckfinder/ckfinder.html https://www.e-act.nl/admin/img/0/novagra-turkiye-satis-sitesi.pdf https://catholicculture.org/userfiles/files/novagra-satin-al.pdf https://egeduyuru.ege.edu.tr/dosyalar/novagra-nedir.pdf pendik escort
Pripos.id