JAKARTA, PRIPOS.ID (11/10/2021) – Kementerian Perindustrian berkomitmen kuat terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Salah satu langkah untuk mencapai kedua hal tersebut adalah dengan pembinaan terhadap unit kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Seluruh unit satuan kerja di lingkungan Kemenperin bertekad untuk terus memperbaiki jajaran birokrasi yang bersih, produktif, transparan, melayani masyarakat, dan akuntabel. Selain itu satuan kerja harus mempertajam inovasi yang telah dilakukan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan,” kata Inspektur Jenderal Kemenperin, Masrokhan di Jakarta, Minggu (10/10).
Masrokhan menjelaskan, pada era digital saat ini, masyarakat menginginkan segala pengurusan lebih cepat, efektif, dan efisien. Oleh sebab itu, pelaksanaan pada pelayanan publik dituntut harus dapat memberikan layanan yang prima dan penuh dengan inovasi. “Hal ini akan diterapkan pada seluruh unit satuan kerja di lingkungan Kemenperin,” ujarnya.
