Diterpa Pemberitaan Intoleran, UU: Saya Tidak Setuju Dengan Hal Itu

Rapat Paripurna akhir tahun 2019 yang disampaikan oleh DPRD sebenarnya sudah ada dalam box Pemprov Jabar tentang harapan dan keinginan keinginan di tahun selanjutnya. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.

“Kami merasa bahagia, apa yang ada dalam pemikiran Pemprov tentang kemajuan Jawa Barat sudah di dorong hampir 90% oleh keinginan DPRD yang mewakili masyarakat antara lain tentang Bank Emok, kemudian tentang penguatan pendidikan karakter”, ucap Uu sapaan Akrab Wagub selepas Paripurna (27/12/2019).

Kemudian Uu menambahkan, ada beberapa hal yang juga masuk kedalam box Pemprov Jabar kedepannya. Menurut Uu, Intinya apa yang disampaikan di Paripurna hampir 90% cocok dengan harapan di Pemprov Jabar tinggal kedepan membahas dan menentukan anggaran.

Terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenag, yang menyebut Jawa Barat merupakan daerah Intoleran nomer 3 terbawah. Uu selaku Wakil Gubernur Jawa Baray memberikan komentar terkait hal tersebut.

“Justru saya tidak bersependapat karena saya orang Jawa Barat yang selalu di sebut intoleran seperti hal nya Kabupaten Tasikmalaya saya dulu menjadi Bupati sampai di datangi oleh Komnas HAM padahal kan di Jawa Barat selama ini tidak ada hal hal yang seperti di Provinsi lain”, tegasnya.

Uu memaparkan, di Jawa Barat orang beragama atau orang menjalankan agama tidak ada yang diganggu oleh agama lain apalagi diganggu oleh agama yang mayoritas.

Uu juga menambahkan, kalau dilihat dari jumlah kasus permasalahan harus dilihat dari jumlah masyatakat Jawa Barat yang mencapai 5 juta penduduk dibandingkan dengan wilayah yang lain.

“Oleh karena itu saya sebagai Wakil Gubernur agak kurang sependapat. Justru sebaliknya Jawa Barat adalah masyarakat yang sangat toleran yang dibuktikan menurut survei bahwa masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat yang menerima seluruh suku seluruh agama datang di Jawa Barat”, pungkasnya.

Uu menegaskan, bahwa Jawa Barat itu someah, hade kasemah, toleran kemudian juga dibuktikan bahwa Jawa Barat berbagai macam kegiatan suku bangsa ras itu tidak ada masalah. “Sekarang saja tahun baru ada insiden keagamaan kan tidak ada oleh karena itu saya tidak sependapat dengan hak seperti itu”,tandasnya. (Ard)

Categories: Berita Daerah

Tags: ,,,

Pripos.id