DPRD Jabar Menolak Pembatalan PPPK, Disdik Tegaskan Tidak Akan Lepas Tangan untuk Para Guru

BANDUNG, PRIPOS.ID – DPRD Provinsi Jawa Barat menolak pembatalan 306 guru honorer asal Jawa Barat yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pun segera meminta konfirmasi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI mengenai pembatalan tersebut.

Hal ini terungkap dalam audiensi yang diselenggarakan Komisi V DPRD Jabar dengan Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta dan dihadiri juga oleh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kantor Komisi V DPRD Jabar, Bandung, Senin (13/3/2023).

Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta, Endri Lesmana, menjelaskan, 306 guru honorer dari berbagai kota dan kabupaten di Jabar ini telah dinyatakan lolos menjadi PPPK, tiga bulan lalu.

Namun, pada Maret 2023 terdapat surat pengumuman dari Dirjen GTK Nomor: 1199/B/GT.00.08/2023 tentang Pembatalan Penempatan Pelamar P1 pada Seleksi ASN PPPK Tahun 2022. Surat pengumuman tersebut sontak membuat ratusan guru honorer yang sebelumnya sudah dinyatakan lulus merasa terpukul. Endri menilai pembatalan ini dilakukan secara sepihak oleh panitia seleksi.

Categories: Berita Parlemen

Leave A Reply

Your email address will not be published.