Untuk Memilih Calon Komisioner KPID Jabar Periode 2020-2023, DPRD Jabar Umumkan Timsel

KOTA BANDUNG, PRIPOS.ID (27/2/2020) – DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Komisi I telah membentuk Tim Seleksi (Timsel) Komisi Penyiaran Daerah Indonesia (KPID) Provinsi Jawa Barat periode 2020-2023. Timsel terdiri atas unsur akademisi/ kampus, tokoh masyarakat, pemerintah provinsi dan KPI Daerah.

Berikut nama-nama Timsel KPID Provinsi Jawa Barat periode 2020-2023, yakni Prof. H.M Didi Turmudzi, M.Si,  Dr. Setiaji, MT, M.SI, Neneng Athiatul Faiziyyah, M.Si, Dr Dadang Rahmat Hidayat, SH, S.Sos, M.Si, dan Dr. Hj Diah Fatma Sjoraida, SE, M.Si Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman mengatakan, terkait dengan pembentukan kepengurusan KPID Prov Jabar 2020-2023, pihaknya telah memutuskan terbentuknya KPID tersebut terdiri atas berbagai unsur yang berkompeten. Karena itu, komisi menyerahkan sepenuhnya kepada timsel untuk melakukan serangkaian kegiatan yang terkait dengan proses seleksi calon Komisioner KPID Jabar.

“Nantinya akan muncul 21 nama. Oleh kami (DPRD-red) akan dilakukan fit and proper test dan hasilnya akan menyisakan 7 komisioner KPID,” ujar Bedi di DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro nomor 27, Kota Bandung, Rabu (26/2/2020). Dia berharap, tahapan demi tahapan sesuai dengan tupoksi timsel sebagaimana yang telah diamanatkan.

Selain itu, pihaknya berharap agar kondisi penyiaran di Jawa Barat menjadi lebih baik lagi. Sebab, akan berdampak terhadap masyarakat di Jawa Barat, terutama bidang sosial, pendidikan, dan kebudayaan. “KPID ini sebagai filternya  dunia penyiaran, tidak terkecuali juga sebagai sarana untuk mengedepankan kearfian lokal yang ada di Jawa Barat,” katanya Paska dibentuknya tim seleksi (Timsel) pemilihan tujuh komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat.

Kelima Timsel memutuskan membuka pendaftaran secara resmi, dimulai Kamis (27/2/2020) hingga 10 Mei mendatang. Sekretaris Timsel Setiaji mengatakan, diharapkan waktu satu bulan yang diberikan dapat memicu masyarakat untuk turut serta mengikuti pemilihan Komisioner KPID. Dia menambahkan, nantinya pihaknya akan melakukan proses seleksi sehingga mendapatkan 21 nama yang nantinya akan diseleksi kembali oleh Komisi I DPRD.

“Kami diamanatkan sesuai SK (Surat Keputusan). Pengumuman akan kami lakukan besok dan harus selesaikan seleksi hingga 10 Mei nanti. Pembukaan kami lakukan selama satu bulan, supaya masyarakat di seluruh Jawa Barat bisa ikut. Nanti akan ada beberapa rangkaian seleksi, mulai administrasi hingga kompetensi. Nantinya akan ada 21 nama terpilih, yang nanti akan ikut fit and proper test oleh Komisi I DPRD Jabar. Sampai akhirnya terpilih tujuh nama komisioner,” ujar Setiaji dalam konferensi pers di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat, Rabu (26/2/2020).

Setiaji melanjutkan, ada beberapa kriteria yang  ditentukan dalam menentukan calon komisioner KPID. Salah satunya adalah calon wajib menguasai dunia penyiaran, khususnya di Jawa Barat. “Untuk persyaratan, nanti kami umumkan. Seperti batasan usia. Intinya kami membuka peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki pemahaman dan menguasai penyiaran dengan baik,” ucapnya.

Sementara itu Nur Syawal, mantan komisioner KPID Jawa Barat yang kini menjadi dosen penyiaran Stikom (Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi) Bandung menyebutkan,  sebagai bagian dari masyarakat sipil yang peduli pada issu demokratisasi penyiaran, dimulainya rekrutmen pengurus KPID tahun 2020 ini memberi harapan akan adanya penyegaran bagi lembaga yang seharusnya menjadi wadah aspirasi masyarakat atas penyiaran.

“Karena tantangan industri penyiaran makin berat, jaman sudah berubah sehingga pengurus KPID Jabar selayaknya berasal dari kalangan yang memahami struktur industri penyiaran dan bukan cuma teori. Pengurus KPID  mendatang harus berwajah baru dengan ide segar atas kemandegan industri penyiaran lokal. Karena warga Jawa Barat berhak atas layanan media penyiaran yang sehat isinya dan didukung  sumber daya ekonomi yang cukup. Kepengurusan saat ini sudah menjalani 5 tahun masa kepengurusan, bahkan sebagiannya 8 tahun. Masa yang panjang dan melelahkan. Saatnya untuk mencari tenaga baru untuk mengangkat sumber daya penyiaran lokal kembali berdaya,” jelas Syawal.
Menurut Syawal,  selanjutnya DPRD Jabar dapat mendorong lebih kuat agar KPID Jabar  kembali menjadi juru bicara kepentingan warga Jawa Barat  dan bukan perwakilan kepentingan pusat. Karena warga Jawa Barat setiap hari dihantam ratusan acara siaran televisi dari Jakarta tanpa pembela sehingga ke depan DPRD Jabar dapat menemukan para pembela itu untuk mengurus KPID Jabar.

“Di situlah inti demokratisasi penyiaran. Aspirasi ini dalam waktu dekat akan disampaikan oleh kelompok masyarakat sipil, langsung ke Komisi 1 DPRD Jabar,” tutup Nur Syawal.(humasdprdjabar/ask)

 

Categories: Berita Parlemen

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Pripos.id