DPRD Jawa Barat dan Pemda Siap Gelontorkan Bantuan Kepada Terdampak Covid -19

KOTA BANDUNG, PRIPOS.ID (27/3/2020) – Menghadapi mewabahnya virus Corona yang semakin masif, DPRD Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat mengadakan  Rakor Penanganan Covid -19 di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, Kamis (26/3/2020). Usai rakor, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggelar jumpa pers dengan awak media.

Ridwan Kamil memaparkan, saat ini yang  positif Covid – 19 di Jawa Barat berjumah 73 orang, mayoritas masih di zona Bogor-Bogor, Depok, Bekasi-Bekasi (pertama) dan Bandung Raya (kedua).  Sementara itu pejabat daerah yang positif Covid -19 adalah Walikota Bogor, Wakil Walikota Bandung, dan Bupati Karawang.

“Saya juga sudah melakukan tes per 15 Maret dan kedua kemarin (25 Maret) juga sudah tes tapi alhamdulillah negatif,” ungkap Kang Emil.

Menurut Kang Emil,  usai rapat dengan pimpinan DPRD, ketua fraksi dan komisi menghasilkan kesimpulan bahwa minggu depan Pemda Jabar akan menyalurkan bantuan keuangan kepada warga Jabar yang terpapar Covid-19.

“Untuk bantuan dibagi menjadi dua, pertama yang sudah dapat kartu sembako dari pemerintah pusat akan menjadi domain pemerintah pusat. Kedua, yang  Pemda Jabar fokuskan adalah mereka yang rawan miskin baru. Istilah Pak Wapres itu ‘misbar’, miskin baru. Merekalah akibat wabah Corona,  yang tadinya hidup normal tiba-tiba tidak berpenghasilan gegara virus Corona . Nah, mulai minggu depan  anggarannya akan disalurkan.  Anggarannya sudah disepakati setiap orang mendapat bantuan 500 ribu,  terdiri atas sepertiganya berbentuk cash dan sisanya dalam bentuk sembako atau yang berhubungan dengan pangan,” jelas gubernur.

Kang Emil menyebut, tim dari Unpad dan Bappeda Jawa Barat sudah melakukan pengujian bahwa di Jawa Barat yang akan terdampak Covid -19 dan mendapat pertolongan sebanyak 1 juta orang. Maka menurutnya,  konsekuensinya ada sekitar Rp 5 triliun lebih yang akan diperbantukan untuk menolong warga Jawa Barat yang terkena wabah Covid -19.

“Anggarannya dari mana? Sesuai arahan presiden dananya dari penghematan perjalanan dinas dan menggeser peruntukan dana desa. Proyek-proyek yang tidak signifikan  yang tidak langsung berhubungan dengan masyarakat akan ditinjau ulang,” tambahnya.

Menurut Kang Emil setelah tahap pertama selanjutnya tahap kedua nanti ada sekitar Rp 13 trilun digelontorkan digunakan untuk program padat karya.

“Jadi yang terkena dampak Corona nanti bisa dipekerjakan pada proyek-proyek pemerintah. Jika ada investor masuk juga sementara harus ikut padat karya dan 27 kota/ kabupaten harus memberikan tambahan sesuai kemampuan masing-masing. Jadi, harusnya yang akan diterima warga lebih dari Rp 500  ribu per bulan.”

Hal ketiga menyangkut tes masif sudah banyak dilakukan di beberapa tempat. Menurut Emil harusnya para petugas kesehatan hari ini sudah selesai (26 maret, red), dilanjutkan yang ODP dan PDP. Berita baiknya ratusan dokter, karyawan, dan tenaga medis lainnya di RSHS sudah dites dan hasilnya negatif semua.

“Setelah tes masif nanti Sabtu kita punya peta  lebih luas. Tadi dewan mengusulkan pemberlakuan lock down di beberapa kabupaten  dan sedang kita diskusikan dengan pemerintah pusat. Per hari ini jumlah penderita positif ODP melonjak, salah satunya diakibatkan warga Jabar  melakukan kunjungan ke kampung halamannya. Nah, ini yang menjadi kendala besar sehingga kita harus melakukan tindakan preventif. Pesan Ketua DPRD Jawa Barat, dengan bekerjasama kita pasti akan menang melawan Covid -19 ini.”

Untuk perpanjangan libur sekolah keputusannya Sabtu besok.  Setelah tes masif  dikumpulkan hasilnya melompat atau landai. Jika landai maka masuk sekolah lagi tapi dengan menjaga fisik. Jika hasilnya melompat maka masih diliburkan.

Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai jumlah bantuan Kang Emil menjelaskan, untuk bantuannya dihitung per kepala keluarga. Mengenai teknis pembagiannya  dua  sampai tiga hari akan dibahas. Mengenai hasil tes masif hasilnya Jumat.

“Saya hanya bisa melaporkan tenaga medis RSHS negatif. Empat klaster hari ini sedang tes masif dan saya titip ke Kapolda untuk memaksa mereka yang punya riwayat  ikut  seminar dan lainnya harus diperiksa. Masa tanggap darurat minimal 2 bulan dan maksimal 4 bulan. Untuk rencana pemeriksaan yang di Stadion Jalak Harupat bukan dibatalkan tapi ada prioritas,  yakni kategori A yang ada di fasilisitas kesehatan, tidak drive thru. Setelah itu nanti ke kategori B yang bisa dilakukan di lapangan,” tutup Kang Emil.(humasdprdjabar/ask)

Categories: Berita Parlemen

Pripos.id