Agenda lain yang menjadi perhatian adalah peluang pelaksanaan program magang bagi mahasiswa Fakultas Hukum Unisba di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Barat maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta kolaborasi riset dan kajian hukum yang mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD serta perumusan kebijakan hukum daerah.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif. Para pihak menyambut baik rencana kerja sama yang diusulkan dan sepakat bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga pemerintahan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hukum dan tata kelola pemerintahan daerah.
Sebagai tindak lanjut, direncanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara FH Unisba dengan DPRD Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai dasar pelaksanaan kerja sama yang konkret dan berkelanjutan.
