Hadapi Dinamika Ketenagakerjaan, Indonesia Dorong Pelindungan Tenaga Kerja yang Lebih Adaptif

YOGYAKARTA, PRIPOS.ID (11/05/2022) — Dunia usaha dan industri terus bergerak dinamis diikuti dengan dinamika di bidang ketenagakerjaan. Untuk itu, pelindungan tenaga kerja yang adaptif sangat diperlukan agar seluruh pemangku kepentingan dapat terlindungi.

“Dunia kerja menghadapi tantangan mendasar. Perubahan pola kerja akibat tren global dan pandemi COVID-19 yang mendorong pelaku usaha dan pekerja untuk mampu beradaptasi dengan cepat dengan dinamika yang terjadi. Sehingga memastikan pelindungan semua pekerja menjadi suatu yang esensial,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, usai memimpin pertemuan kedua Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 di Yogyakarta, Rabu (11/05/2022).

Anwar Sanusi mengatakan, kebijakan pelindungan pekerja yang adaptif merupakan upaya konkrit untuk melindungi semua pekerja dari krisis dan goncangan ekonomi.

“Selain itu, pelindungan bagi semua pekerja diperlukan untuk mewujudkan layak bagi semua pekerja, serta menghindari perlakuan tidak adil dari pemberi kerja, terutama dalam situasi di mana pekerja memiliki sedikit pilihan dan posisi tawar,” katanya.

Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, menambahkan, ada 3 faktor penentu utama pelindungan pekerja, yaitu cakupan pelindungan, tingkat pelindungan, dan tingkat kepatuhan. Beberapa kebijakan pelindungan pekerja terhadap tantangan yang terus berkembang perlu ditinjau ulang dan dibahas lebih lanjut dalam menghadapi perubahan dunia kerja dalam forum EWG ke-2, antara lain kebijakan pengupahan, jam kerja, aspek K3, hak untuk berserikat dan berunding bersama, jaminan sosial dan pekerja bersalin.

Dalam pertemuan EWG ke-2, Presidensi Indonesia telah menyampaikan bahwa tren global menegaskan pentingnya memiliki pelindungan pekerja yang memadai dan inklusif, yang melindungi pekerja dari guncangan ekonomi akibat bencana dan krisis. Gelombang informalitas baru yang dihargai oleh krisis ini disebutnya akan membuat pekerja di sektor informal tanpa adanya pelindungan secara sosial dan ekonomi

Demikian juga, pandemi COVID-19 ini mendorong pentingnya pelindungan tenaga kerja, dan inklusivitasnya bagi ketahanan pekerja dan keluarganya, serta bisnis. Pekerja dengan pelindungan tenaga kerja yang tidak memadai atau tidak ada sama sekali akan bernasib jauh lebih buruk daripada pekerja yang menikmati pelindungan yang lebih baik di tempat kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Haiyani menambahkan bahwa pelindungan tenaga kerja yang inklusif dilakukan dengan meningkatkan dan memperluas bentuk-bentuk pelindungan tenaga kerja yang ada, mengeksplorasi bentuk-bentuk perlindungan baru, menciptakan green jobs, dan meningkatkan penerapannya melalui strategi kepatuhan yang lebih efektif. Selain itu, dialog sosial, kebebasan berserikat, dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama, juga penting dilakukan guna mereformasi pelindungan tenaga kerja.

“Menanggapi kebijakan yang kuat, yang dibangun di atas dialog sosial dan kolaborasi antara aktor terkait, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja publik, tidak hanya penting terhadap ancaman COVID-19 dan gelombang di masa depan, tetapi tetap penting untuk memastikan ketahanan terhadap krisis di masa depan, pandemi, keadaan darurat, dan tantangan dunia kerja yang muncul,” pungkasnya.(nor)

Categories: Ekonomi dan Bisnis

Leave A Reply

Your email address will not be published.