Keinginan Presiden Jokowi Agar Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Terus Ditingkatkan

JAKARTA, PRIPOS.ID (29/1/2020) – Tingkat pemahaman dan keyakinan (literasi) masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan di Indonesia pada tahun 2019 meningkatkan Peningkatan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan indeks literasi keuangan pada 2019 mencapai 38,03 persen. Angka tersebut naik dari survei yang sama pada 2016 yang hanya bertahan pada angka 29,7 persen.

Meski demikian, Presiden mengatakan itu meningkat, angka tersebut masih tergolong rendah. Berkaitan dengan tingkat akses masyarakat (inklusi) masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan yang menunjukkan tren yang sama tetap di negara-negara tetangga.

“Indeks inklusi keuangan juga meningkat dari 67,8 persen di 2016 menjadi 76,19 persen di 2019. Saya ingin membandingkan inklusi keuangan di negara lain di ASEAN saja. Di Singapura, sudah mencapai 98 persen, kita tadi masih di angka 76 persen. Malaysia 85 persen, Thailand 82 persen. Terkait kita masih di bawah, ”katanya saat memimpin rapat tentang Strategi Nasional Keuangan Selasa, 28 Januari 2020, di Kantor Presiden, Jakarta.

Oleh karena itu, Kepala Negara mendorong lembaga keuangan, mengatur keuangan, untuk mengumpulkan dana program Peningkatan inklusi keuangan dan mengembangkan lebih banyak produk dan kualitas layanan mereka di Indonesia.

“Prioritaskan peningkatan dan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, saya meminta lembaga keuangan mikro, bank wakaf mikro, terus-menerus memesan untuk mendapatkan seluruh masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan, ”kata Presiden.

Selain itu, melihat tingkat keberhasilan layanan internet yang relatif tinggi di Indonesia, Presiden meminta layanan keuangan juga meminta layanan digital berbasis internet. Menurutnya, layanan teknologi keuangan (tekfin) yang disediakan perbankan dapat menjadi alternatif pembiayaan yang cepat dan mudah.

“Ini harus terus dikembangkan karena kita mengingat negara kita terdiri dari negara kepulauan sehingga kita membutuhkan layanan keuangan yang berbasis internet,” tuturnya.

Lebih jauh, Presiden Joko Widodo juga melihat potensi pengembangan industri keuangan yang dapat dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang. Maka itu, Presiden menginstruksikan disetujui pendalaman terhadap sektor ini seperti asuransi, pasar modal, pegadaian, dana pensiun, dan lain-lain sehingga meningkatkan kesejahteraan nasional dapat tertolong oleh dana dari investor-investor domestik.

Tak kalah penting, tantangan bagi pelanggan yang memunculkan rasa aman dan nyaman dalam menggunakan jasa keuangan.

“Kepercayaan masyarakat merupakan hal yang penting dan penting bagi keberlangsungan industri jasa keuangan,” tandasnya.

(BPMI Setpres / ask)

Categories: Iptekni

Pripos.id