Kembangkan UMKM Alternatif Atas Kesenjangan dan Kemiskinan di Jabar Selatan

Sukabumi, Pripos.id (30/11/2019) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof. Rully Indrawan mengatakan, saat ini masih terjadi ketimpangan yang luar biasa di Jawa Barat Selatan. Ketentuan tersebut, cukup dipublikasikan dipikirkan jika dibandingkan dengan kondisi di Jawa Barat Utara.

Tak hanya itu, kata Rully, angka kemiskinan di Jawa Barat Selatan, juga terbilang cukup tinggi di Jawa Barat Utara. Tidak heran bila Jawa Barat menjadi fokus utama Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam mengentaskan pemikiran tersebut.

“Jika kita melihat peta statistik, angka kemiskinan yang terjadi di Jabar Selatan memang cukup tinggi dibandingkan dengan Jabar Utara. Karenanya, diskusi yang terjadi di Jabar Selatan ini, menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah Jawa Barat,” ujar Prof Rully, ketika menjadi pembeli dalam Seminar Nasional ‘Implementasi Perda No. 28 Tahun 2010 tentang Pembangunan Wilayah Jabar Selatan Tahun 2020-2029’ dengan tema Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jabar Selatan, di Grand Inna Beach Hotel Samudera, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (30/11) 2019).

Acara yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini, juga dihadiri Ketua Umum ICMI Prof Jimly Asshiddiqie, dan Ketua ICMI Orwil Jabar Prof M Najib.

Menurut Rully, kebijakan itu bisa diatasi melalui kebijakan. Sayangnya, kata dia, hingga saat ini kebijakan tersebut masih belum berpihak kepada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Makanya kemarin Pak Jokowi agak nyemprot ke bank nasional kita. Padahal, sektor UMKM berkontribusi besar untuk nasional. Makanya ada anekdot untuk UMKM yang disebut ‘usaha maneh kumaha maneh’.

Padahal, katanya, jika dibandingkan dengan negara lain, seperti di Jepang, Singapura, atau di Korea, kontribusi kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi negaranya, didukung oleh kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada UMKM.

“Kalau mau jujur, masalah yang sangat serius dalam urusan keberpihakan adalah masalah nasib UMKM. Dimana UMKM yang menikmati dana perbankan dengan kebijakannya, baru sekitar 12 persen saja dari jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Selebihnya dari dana UMKM kita dapat dari rentenir,” katanya.

Menurut Rully, semua itu merupakan diskusi UMKM yang menyelesaikan saat ini, tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tetapi interaksi juga sama di seluruh Indonesia. Khusus menyangkut birokrasi, bukan infrastruktur, khusus terkait masalah perijinan.

“Persoalan UMKM nasional kita, bukan soal modal atau pengeluaran, bukan juga anggaran infrastruktur, tetapi juga membahas birokrasi. Pak Jokowi, dalam berbagai kesempatan menyinggung soal lamanya pengurusan perijinan. Di luar negeri, pengurusan perijinan butuh bantuan hari, harap cukup dengan hitungan jam, tapi di Indonesia waktu berminggu-minggu, lama dan ‘mahal’, “tambah ditambahkan.

Ke depan, katanya, seharusnya pengurusan perijinan tidak perlu lama, dan yang terpenting tidak dipungut biaya alias gratis. Sebab, kata Rully, jika ingin mengembangkan UMKM di Indonesia, perlu difasilitasi seperti itu.

Pada kesempatan tersebut, Rully juga menjawab pertanyaan dari peserta seminar terkait permintaan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengambangan koperasi dan UMKM, khususnya di Jawa Barat.

Menurut Rully, seiring dengan era revolusi industri 4.0 saat ini, muncul tren ekonomi kolaborasi atau ekonomi berbagi, dimana melibatkan banyak pihak yang mendapatkan manfaat dari suatu kegiatan ekonomi.

“Jadi, berdirinya koperasi, saat ini tak lagi top down seperti zaman dulu, namun lebih karena ada kebutuhan untuk membantu sama melalui kelompok. Terhadap kelompok masyarakat atau pekerja yang belum tergerak membangun koperasi, yang bisa kita cari menyediakan sosialisasi dan pendidikan apa itu koperasi dan bagaimana bisa mendapatkan Manfaat dari koperasi, “kata Rully.

Dia mengatakan, dunia yang berubah dan penuh dengan gangguan ini, harus direspon dengan berbeda. Sepuluh tahun yang lalu, katanya, tak pernah terbayang profesi tukang ojek semenarik hari ini. Juga tak pernah terbayang ketika istilah pengemudi memiliki konotasi yang positif dari sopir zaman dulu.

“Aplikasi berbagi ekonomi telah diubahnya. GoJek, Grab, Uber lahir dan hal-hal yang tak terbayangkan menjadi nyata di depan mata. Dulu mencari informasi hotel yang sesuai dengan anggaran harus kita pakai dengan telpon di sini. hotel, “katanya.

“Di pulau Bali sana salah satu koperasi mulai menjajaki mode itu. KSP TEB Artha Mulia yang berdiri pada 2014, telah terhubung (saling berhubungan) dengan sebelas koperasi lain di sana. Sangat menggembirakan. Statistik anggota dan asetnya meningkat tajam. Dengan aplikasi berbasis Android anggota menolak, “katanya.

Pada kesempatan itu, Rully juga menyinggung soal anggapan masyarakat terkait koperasi. Selama ini, kata dia, masyarakat selalu menganggap bahwa koperasi merupakan usaha yang gurem, lemah, terbelakang.

“Kita harus pindah untuk mengubah pola pikir klasik dan klise, yang membahas koperasi sebagai upaya untuk memperbaiki kumel, gurem, lemah, dan terbelakang, sehingga koperasi layak menjadi objek belas kasihan,” katanya menambahkan.(nor)

Categories: Berita Daerah

Pripos.id