Kemendes PDTT dan KIP Jalin Kerjasama Keterbukaan Informasi Publik di Desa

JAKARTA, PRIPOS.ID (04/05/2021) – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalin kerjasama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait keterbukaan informasi publik di desa. Nota kesepahaman kerjasama tersebut ditandatangi oleh Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Taufik Madjid dan Ketua KIP, Gede Narayana di Jakarta, Selasa (4/5).

Taufik Madjid mengatakan, mendorong keterbukaan informasi publik di desa penting dilakukan untuk memastikan transparansi pelaksanaan dana desa dapat terlaksana dengan baik.

Menurutnya, pelaksanaan program dana desa wajib diketahui seluruh masyarakat desa, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan program.

“Kami bersyukur dengan adanya kerjasama ini, harapannya KIP dapat membantu mendorong amanah Undang-Undang Desa (yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik) yang dapat dilakukan di seluruh desa,” ujarnya.

Menurutnya, Undang-Undang Desa memberikan kewenangan dan kewenangan yang cukup besar untuk desa, termasuk kewenangan dalam dana desa. Meski demikian, ia juga menyatakan bahwa Undang-Undang Desa juga mengamanahkan keterbukaan informasi publik di desa.

Beberapa pasal yang dimaksud misalnya Pasal 24 yang menyebutkan ‘Penyelenggaraan pemerintahan Desa salah satunya adalah keterbukaan’. Selanjutnya Pasal 26 ayat (4) huruf (f) yang menyebutkan ‘Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme’.

Kemudian Pasal 27 huruf (d) yang menyebutkan ‘Kepala Desa wajib memberikan dan / atau memberlakukan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran’, dan beberapa pasal lain yang berkaitan.

“Dana desa menjadi tumpuan pembangunan kita. Semuanya harus transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Dana desa sendiri disalurkan oleh pemerintah sejak tahun 2015. Tahun ini saja, total dana desa yang disalurkan langsung ke desa senilai Rp72 Triliun untuk 74.961 desa.

Ia berharap, pelaksanaan dana desa yang akuntabel dan transparan dapat membantu mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

“Tujuan dari dana desa ini, kita ingin ada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.

Untuk diketahui, penandatanganan tidak kesepahaman dengan KIP, di waktu yang bersamaan, Kemendes PDTT juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Negeri Manado (Unima). Nota kesepahaman terkait kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian, Pelatihan, dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Percepatan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Taufik Madjid dan Rektor Unima, Deitje Adolfien Katuuk.(nor)

Categories: Berita Nasional

Leave A Reply

Your email address will not be published.