PADANG, PRIPOS;.ID (24/12/2020) – Setelah mengundang 106 Rektor untuk melakukan uji sahih sepekan lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan Pelaksanaannya (RPP).
Empat RPP yang terus dikebut untuk dirampungkan yakni RPP Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; RPP Tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerjadan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP Tentang Pengupahan (Revisi sebagian PP No. 78 Tahun 2015); dan RPP Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan partisipasi masyarakat (public participation) pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (decision-making process).
