Ketahanan Pangan Sebagai Investasi Menuju SDM Berkualitas

JAKARTA, PRIPOS.ID (09/11/2020) – Apa jadinya negara kalau penduduk tidak terkendali dengan baik dan makanan untuk penduduk tidak disiapkan dengan tepat, makanya saya berharap sinergitass antara Kementerian Pertanian dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) harus ditingkatkan dan diperluas untuk memajukan etahanan pangan untuk masa depan Yang berkelanjutan. Ha ini disampaikan Menteri Pertanian, DR. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH webinar series 5 “Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Pembangunan Berwawasan Kependudukan” dengan tema “Ketahanan dan Swasembada Pangan 2045 dalam Hubungan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia,” Senin (9/11/2020).

Menurut Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, alam Indonesia sangat menjanjikan. “Resources kita luar biasa, bisa ditanami apa saja. Apalagi didukung dengan jumlah penduduk 237 juta jiwa dan ini merupakan potensi besar,” ujar Pak Menteri.

Intervensi apa yang harus dilakukan? “Konsepsi-konsepsi ini yang harus diwujudkan bersama. Utamanya terkait tentang stunting,” ujar Pak Menteri. Pak Menteri mengatakan, kementeriannya telah mengembangkan tiga pendekatan dalam upaya mengembangkan sektor pertanian. Yakni Maju, Mandiri dan Modern. “Ini pilihan dan tidak boleh di stop. Harus ada perubahan,” tandas Pak Menteri.

Sementara itu, DR. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), Kepala BKKBN, dalam paparannya dengan tema “Ketahanan Pangan sebagai Investasi Menuju SDM Berkualitas,” mengatakan bahwa saatnya kini BKKBN harus berpikir tentang produk pertanian dan gizi. “BKKBN berjuang untuk keluarga menjadi mandiri, berkualitas dan bahagia. Namun dengan adanya pandemi Covid 19, pada Maret terjadi kenaikan keluarga miskin,” ujar Hasto. Berangkat dari fakta itu, Hasto mengatakan kontribusi konsumsi makanan menjadi sangat penting karena mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat. Keluarga berkualitas dan mandiri, lanjutnya, sangat berpengaruh terhadap penurunan keluarga miskin. “Setidaknya 73 persen makanan mempengaruhi kemiskinan,” tutur Hasto. Lebih lanjut Hasto mengatakan bahwa pembinaan kehidupan keluarga harus juga dilakukan di daerah rawan pangan. “Mereka kita intervensi dengan mempertimbangkan bahwa ketahanan pangan tiap wilayah berbeda-beda. Intervensi ini di antaranya terkait dengan penurunan kasus stunting dan juga mengendalikan Total Fertility Rate (TFR),” ujar Hasto.

Menurut Hasto, hadirnya era bonus demografi di Indonesia di mana setiap 100 penduduk menanggung 46 penduduk yang tidak produktif di 2024 harus disikapi dengan tepat. “Dengan peluang ini kesempatan Indonesia punya SDM unggul tidak lama lagi. Window of opportunity tidak lama lagi dan kita segera masuk ke aging population pada 2035,” jelas Hasto. “BKKBN merasa berkepentingan untuk ikut mewujudkan SDM tidak hanya kuantitas tapi juga kualitasnya. Maka, harus didukung gizi, nutrisi dan hasil pertanian yang baik,” kata Hasto. Dalam webinar yang dipandu Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN, Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip.Com, di informasikan juga bahwa laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan signifikan sejak 1970. Diingatkan perlunya kewaspadaan bila terjadi pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat dengan pertumbuhan pangan sesuai dengan teori Maltus. “Kita harus lihat juga ketahanan pangan nasional terkait dengan kecukupan gizi di tingkat keluarga dan individu, juga anak-anak,” ujar Dwi. Webinar ini juga menampilkan pembicara Prof. DR. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc, Guru Besar Ekonomi. Paparannya bertema “Disparitas Ketahanan Pangan Antar Daerah dengan Pertimbangan Jumlah Penduduk. (nor).

Categories: Berita Nasional

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Pripos.id