Pasang Iklan DisiniCIREBON, PRIPOS.ID (24/11/2020) – Gedung Negara atau yang sebelumnya berfungsi sebagai kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah III Kabupaten Cirebon hingga saat ini masih menjadi sorotan DPRD Provinsi Jawa Barat terkait penamaan dan fungsi dari gedung tersebut.
Hal ini ditanggapi Sekretaris Komisi I DPRD Jabar Sadar Muslihat. Menurutnya, gedung tersebut sudah termasuk dalam kategori bangunan heritage yang dijamin oleh undang-undang.
“Jadi segala bentuk perubahan baik dari renovasi juga alih fungsi harus seizin lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang, kemudian pemanfaatan di sekitar lingkungan heritage boleh-boleh saja tapi tentu harus memperhatikan keberadaan heritage tersebut,” ucapnya saat kunjungan kerja ke Gedung Negara, Jalan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, bersama BPKAD Jawa Barat. Kamis, (19/11/20).
