Komisi VIII dan 5 Kementerian Sepakat Perkuat Data Terpadu

Jakarta, Pripos.id (01/07/2020) – Lima kementerian dukungan untuk penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi VIII DPR.u Data kesejahteraan yang kredibel, yang terkait dengan kunci keberhasilan program bantuan sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial Julari P. Batubara memaparkan proses berjenjang pemutakhiran data untuk mendukung berbagai program di Kemensos, termasuk progam perlindungan sosial. Proses berjenjang ini yang dimulai dari daerah.

Peran pemda dalam pemutahiran data kemiskinan diamanatkan dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Mensos menggarisbawahi, dua peraturan tersebut. Peran penting pemda dalam menentukan verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan, yang diperlukan dimasukkan dalam DTKS yang mengelola Kemensos.

“Proses verifikasi dan validasi data dilakukan melalui daerah. Yaitu dilakukan secara berjenjang melalui aparat desa / keluruhan yang diputuskan melalui muskel / musdes. Kemudian diserahkan ke kabupaten / kota dan kemudian ditetapkan oleh Kemensos. Dari data yang kami dapatkan, masih ada 92 kab / kota yang tidak melakukan pemutakhiran data sejak 2015, ”kata Mensos (01/07/2020).

Selain Mensos, hadir dalam raker gabungan dengan topik “Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan”, ini Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDDT) Abdul Halim Iskandar, Menteri PPN / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil ( Dukcapil) Kemendagri Zudan Fakrulloh, dan Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VIII Yandri Susanto didampingi oleh wakil ketua dan anggota yang sebagian besar terhubung dengan keberanian.

Selanjutnya Mensos menyatakan, data dalam DTKS telah dipadankan dengan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sebanyak 81% dengan basis NIK. “Kami terus melakukan pemadanan sehingga tahun ini dapat, 100%,” katanya.

Dalam upaya up date data, sebanyak 103 kab / kota telah aktif dalam mengupdate data rumah tangga lengkap di wilayahnya masing-masing. “Sebanyak 103 Kab / Kota telah memperbaiki lebih dari datanya dari 50% data rumah tangga wilayahnya. Kemudian sebanyak 504 kab / kota dikirim dalam perbaikan / pengiriman data bansos tunai (BST), ”tambahnya.

Untuk mengakselarasi dan meningkatkan kualitas data kemiskinan, pada TA 2021, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp424 miliar. Anggaran ini untuk melakukan verifikasi terhadap 12.430.918 rumah tangga di 67.596 desa / kelurahan, 5.942 kecamatan di 471 Kabupaten / Kota di 32 Provinsi (kecuali Papua dan Papua Barat).

“Kalau anggaran ini cair, saya sih maunya yang up date lebih dulu adalah penerima bantuan yang menerima bansos reguler, yaitu PKH dan Program Sembako. Ini yang kita gunakan untuk memastikan ketepatan sasaran, ”kata Mensos.

Di luar itu, Kemensos juga membutuhkan anggaran sebesar Rp875 miliar, sehingga total anggaran menjadi Rp1,3 triliun. “Dengan menyetujui anggaran proses Vervali Kemensos akan mampu memutakhirkan seluruh data dalam DTKS ditambah dengan menyetujui baru di 514 kabupaten / kota di 34 provinsi,” katanya.

Bersama Kemensos, kementerian lain menyetujui dan menyetujui data terpadu. Menteri Suharso Monoarfa menyetujui, ada enam langkah dalam mendukung penguatan DTKS. Yaitu transformasi data menuju registrasi sosial, pengembangan pergantian sosial adapttif, digitalisasi penyaluran menggunakan platform digital, reformasi mentransformasikan pembiayaan, pengembangan koneksi distribusi, dan integrasi program.

“Untuk pembaharuan data dan pembahasan target penerima bantuan, Kementerian PPN / Bappenas menginisiasi dasbor pendataan digital melalui digitalisasi monograf desa. Dashboard sebagai langkah pemutakhiran penerima data bantuan sosial, ”kata Suharso.

Mendes PDDT Abdul Halim Iskandar mmenjawab akan terus membantu Kemensos dalam mereformasi data desa. Dalam penanganan Covid-19, Mendes PDDT telah menyalurkan BLT Dana Desa ke 7.502.489 KPM. “Nanti data-datanya akan kami serahkan dan padankan kepada Kemensos. Dapat membantu-menyempurnakan DTKS. Momen Covid-19, kami akan menjadikan titik awal reformasi data desa, ”katanya.

Dirjen Dukcapil Zudan Fakrulloh menyatakan, pihaknya bersama tim teknis Kemensos yang terus-menerus mengaktifkan data sehingga dapat dipastikan berdasarkan nama berdasarkan alamat (BNBA) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dirjen Dukcapil menyatakan terus mendukung proses pemadanan data berdasarkan NIK pada DKTS dari Kemensos sebanyak 98.604.086 jiwa (data bulan Oktober 2019 dan Juli 2020). “Bagaimana jika pada bulan Oktober 2019 berhasil dipadankan sebesar 75,6%, maka pada Juli 2020 telah mencapai 82,52%,” katanya. Sementara Kunta Wibawa menyatakan, Kemenkeu telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp203,9 triliun untuk bidang perlindungan sosial.

Secara umum, anggota DPR juga mendukung dan mendorong kementerian terkait untuk bersama-sama meningkatkan kualitas DTKS. Ketua Komisi VIII Yandri Susanto dan anggota Diah Pitaloka meminta agar anggaran untuk verifikasi Kemensos diganti. “Angka Rp1,3 triliun saja terlalu kecil. Saya kira ini perlu ditingkatkan, ”kata Yandri dan Diah.

Wakil Ketua Komisi Tb Ace Hasan Syadzily dan Selly Andriany menekankan pentingnya mendukung peran Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai data motor verivali. “SLRT hanya ada di 80-an Kab / kota. Sementara Puskesos berjumlah 160. Jika perlu seluruh Indonesia harusnya ada, “katanya. (Nor/biro humas kemensos)

Categories: Berita Parlemen

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Pripos.id