Komisi VIII DPR RI Apresiasi Langkah Cepat Kemensos Tangani Bencana Banjir Jabotabek-Banten

Jakarta, Pripos.id (15/01/2020) – Memulai Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 Komisi VIII DPR RI langsung menggelar rapat kerja gabungan dengan Menteri Sosial dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB).

Rapat membahas penanganan dan penanggulangan bencana yang akhir-akhir ini terjadi sebagian besar di Jabodetabek dan Banten, serta melanjutkan tindak lanjut penanganan bencana yang terjadi di daerah lain.

Raker dipimpin oleh Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, dihadiri semua Wakil Ketua Komisi dan sebagian besar anggota. Rapat berjalan dinamis dengan banyak tanggapan pertanyaan, masukan, dan apresiasi terhadap langkah-langkah penangan bencana yang dilakukan Kemensos.

Suara anggota dewan sebagian besar tentang perencanaan wilayah dan pihak terkait. Bagaimana menghadapi Kementerian Sosial dan BNPB sudah bekerja maksimal namun demikian, berdampak buruk masih cukup luas.

“Saya bergembira, anggota dewan memberikan apresiasi kepada kerja Kemensos. Namun, dewan mengingatkan kami agar tetap meningkatkan kewaspadaan. Dengan sumber daya yang kami miliki, dewan meminta kami agar tetap bersiaga terhadap pengeluaran untuk perdebatan, ”kata Mensos dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi VIII dengan Menteri Sosial dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana, di Gedung DPR RI, di Jakarta, Selasa (14/01/2020).

Sejauh ini, Kemensos telah menyetujui langkah antisipasi pasca bencana. “Kami langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan memobilisasi Tagana di wilayah terdampak banjir tentang kegiatan penanganan dan persiapan kegiatan terbaru,” katanya.

Pengerahan Tagana dan Tim Kawasan Siaga Bencana (KSB) bertujuan untuk melakukan pendataan korban, evakuasi korban ke tempat aman khusus untuk kelompok rentan yang terdiri atas lansia, anak-anak, disabilitas, dan kelompok khusus lainnya.

“Kemudian juga melakukan pendistribusian logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam. Kami punya stok di Gudang Pusat Kemensos RI dan Gudang Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, ”kata Mensos.

Kemensos juga melakukan pelayanan dapur umum lapangan dan layanan dukungan psikososial untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyintas yang berada di lokasi pengungsian.

Mensos juga mengapresiasi, perhatian anggota dewan yang mengkhawatirkan keterbatasan anggaran kebencanaan dihadapkan pada curah hujan yang masih tinggi hingga Februari sesuai prakiraan BMKG.

“Memang anggaran kebencanaan kami tidak terlalu banyak yakni Rp270 miliar. Tapi kami bekerja tidak dengan melihat keterbatasan anggaran. Dengan anggaran yang ada kami coba untuk mengoptimalkan. Tentu bila ada perhatian anggota dewan, untuk meningkatkan anggaran, kami sangat mengapresiasi,” kata Mensos.

Kepada angota dewan, Mensos menyatakan, anggaran di Direktorat Bencana Alam sebesar Rp270 miliar itu hampir separuhnya untuk tali asih Tagana. “Jumlah personel Tagana kita sekitar hampir 40.000 orang. Kalau nilai tali asih sekitar senilai Rp50.000 untuk separuh anggota saja, sudah Rp 1 miliar,” katanya.

Belum lagi untuk penyediaan logistik bencana. “Jadi memang terus terang tidak ideal. Jadi kita kan harus lebih memfokuskan yang mana kesiapsiagaan logistik atau menambah tali asih Tagana. Kami di lapangan memang kelihatannya jauh dari ideal. Tidak terlalu banyak fleksibilitas di penganggaran yang kami miliki,” kata Mensos.

Mensos juga menyinggung keberadaan Posko Induk Penanggulangan Bencana di Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur. Menurut Mensos, pendirian posko ini untuk meningkatkan efektifitas penyaluran bantuan, khususnya bantuan logistik kepada masyarakat terdampak bencana.

“Selain logistik, posko juga menyediakan berbagai layanan masyarakat terdampak bencana,” kata Mensos. Layanan yang dimaksud adalah Layanan Dukungan Psikososial (LDP), mobil dapur umum lapangan, motor, truk pengangkut bantuan, pusat koordinasi, pusat media, layanan penyandang disabilitas, cuci gratis, dan sebagainya.

Posko ini merupakan pusat komando, pusat komunikasi, dan gudang logistik. “Posko ini juga merupakan bentuk sinergi dari semua yang tidak ada di Kementerian Sosial, dan kerja sama dengan semua elemen masyarakat. Dari masyarakat dan dunia usaha sudah beberapa menit untuk berbagai bantuan untuk kami distribusikan ke titik-titik kawasan terdampak bencana,” kata Mensos.

Sinergitas dengan masyarakat, merupakan salah satu pilihan Kemensos untuk meningkatkan efektiftas perbaikan anggaran. (Nor)

Categories: Berita Parlemen

Pripos.id