Masa Pelaksanaan WFH Untuk ASN Diperpanjang Sampai Tanggal 21 April 2020

JAKARTA, PRIPOS.ID (30/03/2020) – Pemerintah memutuskan untuk menyetujui pelaksanaan kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja di rumah (_work from home_) hingga 21 April 2020. Kebijakan ini sebagai respon perpanjamgan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit virus corona di Indonesia yang telah dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Perpanjangan masa _work from home_ (WFH) untuk ASN ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah .

“Masa pelaksanaan WFH untuk ASN diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan,” kata Menteri Pendayagunaan Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana pada konferensi pers _virtual_ di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (30/03).

Selain perubahan terkait masa kerja _work dari home_, di Surat Edaran ini juga dicantumkan perubahan yang terkait dengan sistem kerja. Sistem terkait kerja, yaitu para Pejabat Pembina Kepegawaian pada kementerian / lembaga / daerah agar:

1. Melaksanakan sistem kerja bagi ASN melalui pelaksanaan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggal (_work from home_) bagi ASN dengan mempertimbangkan penetapan status darurat darurat di provinsi / kabupaten / kota yang melibatkan pemerintah terkait.

2. Memastikan ASN di lingkungan kementerian / lembaga / daerah untuk mencapai target kerja dan memenuhi target yang sesuai dengan ketentuan peraturan undangan

Melalui Surat Edaran ini agar diberitahukan pula, untuk mendukung pengembangan dan melakukan penularan Covid-19 untuk ASN, para PPK perlu melakukan pendataan ASN yang terpapar dan / atau terkonfirmasi positif Covid-19 melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Petunjuk Pelaksanaan pembaharuan data ini akan disusun lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Surat Edaran Menteri PANRB No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah masih berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya,” katanya.(nor/Humas KemenPANRB)

Categories: Berita Nasional

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Pripos.id