Kelanjutan masalah, merespons protes tersebut, Menteri Ara melarang para sopir untuk berangkat sebelum hak pembayaran mereka dipenuhi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pihak koperasi/panitia segera turun tangan menyelesaikan kendala administrasi tersebut, sehingga armada truk akhirnya bisa mulai diberangkatkan secara bertahap setelah pembayaran.** (PRIPOS.Id/MNM)



