Pertanyaannya sederhana: apakah semua itu benar-benar lahir dari kesadaran agama, atau sekadar strategi politik yang meminjam wibawa agama?
Di sinilah letak persoalannya.
Agama tidak boleh dijadikan kostum untuk menyamarkan ambisi politik. Apalagi menjadikan rumah ibadah sebagai panggung mobilisasi kekuasaan, seolah-olah setiap kepentingan politik yang dibungkus simbol agama otomatis menjadi kebenaran.
Itulah bentuk kemunafikan yang paling telanjang: mengatasnamakan Tuhan, tetapi mengabaikan nilai-nilai yang diajarkan-Nya.
Beragama bukan sekadar pandai menyebut nama Tuhan, melainkan menghadirkan sifat-sifat ketuhanan dalam kehidupan.
Soal pemakzulan Gibran, itu wilayah politik dan konstitusi. Ada mekanisme, aturan, serta lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengurusnya.
Jika persoalannya berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK), putusan mana yang dimaksud dan apa konsekuensi hukumnya? Hal-hal seperti ini harus dijelaskan secara terang, bukan sekadar dijadikan bahan provokasi dan penggiringan opini.
