Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mensos Audit Ketat Vendor Penyedia Komuditas Bansos Sembako

Jakarta, Pripos.id(14/07/2020) – Menteri Sosial Juliari P. Batubara memastikan adanya pemantauan ketat terhadap vendor penyedia komuditas sembako, termasuk dengan menggunakan standar audit yang ketat. Hal ini untuk menerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan tepat harga dan tepat kualitas.

“Kami melakukan audit dan pemantauan secara intensif dan sistematis terhadap vendor penyedia komuditas sembako. “Mungkin tidak sesuai,” ujar Mensos Juliari (14/07/2020).

Karena dalam pengadaan bansos komuditas, katanya, dilakukan oleh vendor. Dari pemulihan di lapangan, bila ditemukan, maka dipastikan langsung diproses.

“Kami vendor panggil langsung yang diminta untuk informasinya kroscek. Bila ditemukan masalah tentu saja kami tindakan sesuai ketentuan. Intinya kami ingin memastikan seluruh proses dalam penyaluran bansos ini memenuhi prinsip kehati-hatian, ”kata ayah dua anak ini.

Pada prinsipnya, kata Mensos Juliari, Kemensos memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi melalui koneksi dan ketentuan yang berlaku. Di internal, Kemensosaktifkan pengawasan internal melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Hal ini terkait dengan instruksi dari Presiden agar kami ditugasi menyalurkan bansos ada pendampingan dari lembaga seperti kepolisian, Komisi Pemberdayaan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) saat pengiriman , Katanya.

Dalam bansos penyaluran, juga hadir bersama para pejabat penegak hukum, di persetujuan dari Mabes Polri dan KPK. Mensos Juliari menyatakan, petugas penegak hukum seperti Polri dan KPK hadir untuk meminta proses penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, sekaligus sesuai dengan petunjuk dan memastikan tidak ada yang melakukan penyelewengan di lapangan.

“Sebagai bagian dari ikhitar pengawasan, Kementerian Sosial meminta Polri dan KPK untuk bersama meminta proses penyaluran bansos, terutama di DKI Jakarta dan Bodetabek, sekaligus melakukan dialog secara langsung dengan para penerima bansos,” katanya.

Fungsi pengawasan penting ditegakkan, untuk memberikan kepastian bahwa setiap warga negara memiliki hak menerima bantuan dengan berpegang pada prinsip bantuan harus tepat sasaran.

Bansos Sembako total pembelian 1,9 juta KK. Dengan perincian, sebanyak 1,3 juta keluarga di DKI Jakarta, dan 600.000 keluarga di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Depok, Tangerang, Tangsel dan Bekasi yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta (Bodetabek).

Mensos menyatakan, bansos sembako untuk DKI dan Bodetabek menyetujui Rp600 ribu / bulan / keluarga tersebut, secara teknis penyalurannya dilakukan setiap bulan sebanyak dua kali.

Penyaluran bansos periode pertama akan berakhir pada 15 Juli 2020. Setelah itu, pemerintah akan memberikan bantuan tambahan, terdiri dari penyaluran bansos sembako selama periode Juli-Desember 2020 dengan biaya 300 ribu / bulan / keluarga.(nor/Humas Kemensos)

Categories: Artikel

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Pripos.id