Perban No. 9 tahun 2020 Membebaskan Biaya Penempatan Pada 10 Jenis Jabatan

JAKARTA, PRIPOS.ID (15/01/2021) – Peraturan BP2MI nomor 9 tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI akan membebaskan biaya penempatan pada 10 jenis jabatan yang terkategorikan sebagai jabatan informal dan jabatan rentan. Jabatan tersebut antara lain pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh lanjut usia (lansia), juru masak, sopir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, petugas lading atau perkebunan dan awak lapal perikanan migran. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani dihadapan awak media dalam Press Conference terkait Perpanjangan Masa Transisi Pelaksanaan Peraturan Badan (Perban) No. 09/2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Press Conference berlangsung di Media Center BP2MI, Jakarta, Jumat (15/01/2021).

Sesuai Peraturan BP2MI nomor 9 tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI, akan diperpanjang masa transisinya selama 6 bulan ke depan. “Sejak ditetapkannya Perban No.09 tahun 2020 pada tanggal 15 Juni 2020, sejatinya Perban tersebut efektif mulai berlaku hari ini, tanggal 15 Januari 2021 atau telah diberikan masa transisi selama 6 bulan. Namun, melihat kesiapan Pemerintah Daerah dan calon pemberi kerja di negara-negara tujuan penempatan, kami putuskan untuk memperpanjang masa transisi selama 6 bulan ke depan hingga tanggal 15 Juli 2021” papar Benny

Benny menambahkan, setelah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah beserta jajarannya, pada Rabu malam (13/01), BP2MI tetap pada sikap yang tidak bergeser dari sikap semula, bahwa pada prinsipnya biaya pelatihan dan sertifikasi tidak dibebankan kepada PMI, mengingat ini adalah perintah UU No. 18/2017 Pasal 30 ayat (1). “Perban No. 9/2020 merupakan komitmen dan keberpihakan BP2MI, serta bentuk kehadiran negara untuk tegak lurus melakukan pelindungan PMI dan keluarga sekaligus sikap istiqomah terhadap ketaatan, kepatuhan dan ketundukan pada UU no. 18/2017,” tambah Benny.

BP2MI juga menawarkan dua opsi yang akan dilakukan dalam masa transisi 6 bulan ke depan, yaitu: Intervensi negara/Pemerintah Pusat dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 300 Miliar dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana perintah UU No. 18/2017 Pasal 39 huruf o, serta PMI mendapatkan bantuan biaya pelatihan melalui KUR Perbankan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Dalam masa transisi 6 bulan ke depan, BP2MI akan melaksanakan langkah-langkah sistematis untuk memastikan berlakunya Perban No. 9 Tahun 2020, dengan melakukan sosialisasi secara masif ke Pemda-Pemda, yang diharapkan akan dilakukan secara bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kemnaker dan Kemenlu, serta melakukan dialog bilateral dengan negara-negara penempatan dan berkoordinasi dengan Kemnaker dan Kemlu untuk mengidentifikasi MoU yang diterbitkan sebelum atau sesudah Perban No.9/2020 ditetapkan.

“Jika pada akhirnya Perban ini tidak bisa berjalan dengan berbagai fakta di lapangan hingga 15 Juli 2021, maka saya telah siap untuk mengambil sikap mundur dari jabatan sebagai Kepala BP2MI. Karena Setiap pemimpin harus berani mengambil alih tangggungjawab apapun bentuknya, sekalipun kesalahan bukan dilakukan oleh dirinya,” pungkas Benny.(nor)

 

 

Categories: Berita Nasional

Leave A Reply

Your email address will not be published.