PPKM DIPerpanjang, Prajaniti Hindu Indonesia Dapat Memahami

IJAKARTA, PRIPOS.ID (21/07/2021) – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3 Juli 2021 merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.Mulai 21 Juli 2021, PPKM diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Dalam penjelasannya, Presiden Joko Widodo menambahkan bahwa PPKM ini merupakan kebijakan yang diambil pemerintah namun tidak dapat dihindari, semata-mata untuk menurunkan penularan Covid-19 dan menjaga agar kesehatan pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya.

Prajaniti Hindu Indonesia, setuju dengan kebijakan tersebut serta dapat memahami kebijakan yang diambil pemerintah dan mendukung negara dalam penerapan PPKM tersebut. Prajaniti juga mengajak semua warga negara tanpa kecuali untuk satu-padu lebih menerapkan protokol keesehatan dengan ketat demi keselamatan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan semua warga

Ketua Umum DPP Prajaniti KS Arsana mengajak semua warga negara untuk bersama-sama disiplin PPKM tersebut, semata-mata untuk diterapkan bersama. “Semua kementerian/lembaga, baik di Pusat dan Daerah, berkoordinasi dengan baik dalam menerapkan kebijakan PPKM ini, baik dalam menjalankan aturan PPKM maupun dalam memberikan layanan sosial dalam berbagi bentuk. Disiplin juga harus ditegakkan kepada siapapun yang melanggar auturan. Para Kepala Desa, Ketua RW, dan Ketua RT memegang peranan penting dalam penerapan kebijakan PPKM ini, karena merekalah ujung tombak penegakan disiplin dan pelayanan di masyarakat.” ujar Arsana lewat keterangan persnya yang dikirim ke redaksi Pripos.id, Rabu 21 Juli 2021.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Gede Narayana, Ketua Bidang Politik dan Kesatuan Bangsa DPP Prajaniti Hindu Indonesia yang juga adalah Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, menambahkan perlunya informasi informasi publik, keterlibatan, dan kerja sama semua anak bangsa dalam penerapan kebijakan PPKM ini . “Penyampaian informasi publik kepada pemerintah, terutama dari pemangku kepentingan, pemerintah harus akurat, benar, dan tidak berbeda-beda yang dapat menimbulkan multitafsir. Pemerintah perlu memperhatikan dengan cermat akibat dari penambahan kebijakan PPKM bagi masyarakat dan memberikan solusi konkrit. Kebijakan pemerintah untuk memberikan berbagai bantuan untuk meringankan beban masyarakat sudah sangat baik.Sudah sangat jelas diinstruksikan oleh Bapak Presiden,

 

 

Categories: Artikel

Leave A Reply

Your email address will not be published.