Presidensi G20 Ketenagakerjaan Hasilkan 5 Dokumen Penting

BADUNG, BALI, PRIPOS.ID – Presidensi G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan telah menyelesaikan Pertemuan Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan (LEMM) G20. Pertemuan yang dihadiri para Menteri Ketenagakerjaan G20 ini menghasilkan 5 dokumen penting.

“Alhamdulillah G20 LEMM telah terselenggara dengan baik, seluruh agenda berjalan dengan lancar dan sesuai target yang kita harapkan,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah usai menutup G20 LEMM di Badung, Bali, Rabu (14/9/2022).

Kelima dokumen tersebut adalah

Pertama, Rencana Aksi Percepatan dan Pemantauan Prinsip G20 untuk Integrasi Pasar Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas. Dokumen ini berisi kesepakatan para anggota dalam mengakselerasi kelompok penyandang disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja yang inklusif.

“Selain itu juga dilakukan implementasi pemantauan serta integrasi para penyandang disabilitas ke dalam pasar kerja berdasarkan daftar indikator yang akan dianalisis dan disampaikan oleh ILO dan OECD serta dilaporkan setiap 4 tahun sekali,” jelas kata Menaker.

Kedua, Rekomendasi Kebijakan G20 untuk Pertumbuhan Berkelanjutan dan Produktivitas dalam Pengembangan Kapasitas Manusia melalui Penguatan Pelatihan Kejuruan Berbasis Masyarakat (CBVT), kesepakatan para anggota untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia dengan menerapkan pembelajaran sepanjang hayat yang memperhatikan kebutuhan lokal dan partisipasi masyarakat inklusif melalui pelatihan vokasi berbasis masyarakat (Community Based Vocational Training/CBVT).

“Penting untuk dicatat, CBVT ini merupakan program BLK Komunitas yang menjadi unggulan kita, yang kita bawa ke G20 dan dunia untuk menjadi pendekatan pendekatan pelatihan vokasi inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Ketiga, Rekomendasi Kebijakan untuk Mempromosikan Kewirausahaan dan Mendukung UMKM sebagai Instrumen Penciptaan Lapangan Kerja, yang berisi kesepakatan para anggota untuk berkomitmen dalam mendukung perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan, melalui pengembangan dan dukungan terhadap program kewirusahaan dan UMKM. Langkah ini sebagai salah satu instrumen memperluas kesempatan kerja dan pemulihan ekonomi. 

Keempat, Prinsip Kebijakan G20 tentang Penyesuaian Perlindungan Tenaga Kerja untuk Perlindungan yang Lebih Efektif dan Peningkatan Ketahanan Bagi Semua Pekerja. Dokumen ini berisi kesepakatan para anggota untuk memberikan perlindungan tenaga kerja yang adaptif bagi semua pekerja dalam menghadapi perubahan dunia kerja dengan memperhatikan 3 (tiga) hal utama yang menentukan cakupan perlindungan tenaga kerja, tingkat perlindungan, dan kepatuhan.

Selain itu juga mendorong adanya kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang inklusif dan komprehensif, serta melibatkan para pemangku kepentingan seperti pekerja, serikat pekerja, pengusaha, organisasi pengusaha, dan komunitas dalam dialog sosial, baik yang dilakukan secara lokal maupun lokal. nasional,” sambungnya.

Kelima, Pembaruan Strategi Keterampilan G20. Dokumen ini berisi kesepakatan para anggota untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Sehingga dapat memastikan setiap warga negara mendapatkan pendidikan dasar pelatihan yang layak, dan akses peningkatan keterampilan secara terus menerus agar selalu relevan dengan perubahan pasar kerja, termasuk melalui vokasi berbasis komunitas.

“Keseluruhan dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan pertimbangan kebijakan ketenagakerjaan dan tentu saja dapat diimplementasikan, tidak hanya bagi negara-negara G20 namun juga negara-negara berkembang,” ujarnya.

Menaker mengatakan, pada pertemuan LEMM, menghadapi tantangan sebagai Chair of G20 LEMM banyak mendengar masukan dan pandangan dari forum terkait kondisi kerja global, masih menghadapi tantangan di era pasca pandemi dan dilingkupi ketidakpastian.

“Forum juga mendorong upaya-upaya akselerasi untuk mencapai target Antalya terkait partisipasi pemuda dalam pasar kerja dan target Brisbane terkait partisipasi perempuan dalam pasar kerja di tahun 2025,” kata Menaker.

Menaker menambahkan, di samping kelima dokumen tersebut, terdapat Pernyataan Bersama L20 dan B20 yang mendapat apresiasi dari Menteri, Ketua Delegasi, dan Organisasi Internasional.

“Mereka mengapresiasi atas komitmen kedua mitra sosial tersebut dalam menjalin hubungan industrial yang harmonis, dan dialog sosial pengarusutamaan untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan di masa depan,” tutup Menaker.(nor)

Categories: Berita Nasional

Leave A Reply

Your email address will not be published.