Rapat Paripurna DPRD Jabar Berhasil Menetapkan APBD 2020 dan Tatib DPRD dan Propemperda 2020.

KOTA BANDUNG, PRIPOS.ID (07/12/2019) – Rapat Paripurna Penetapan APBD, Propemperda, dan Tata Tertib DPRD Melalui Rapat Paripurna yang digelar Rabu (27/11/2019) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat setujui APBD Tahun 2020. Selain menyetujui APBD, pada kesempatan yang sama DPRD Provinsi Jawa Barat menetapkan Tata Tertib DPRD dan Propemperda Tahun 2020.

Total 11 Raperda yang dituangkan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2020. Sebelas Raperda tersebut terdiri atas 5 Raperda Hak Inisitif DPRD dan 6 Raperda usul gubernur. Rapar tersebut dilakukan setelah sebelumnya melakukan pembahasan dengan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, serta perangkat daerah pemrakarsa Raperda, serta berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait. Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat membagi 13 Raperda usul gubernur ke dalam 3 kategori prioritas (Prioritas I, II, dan III). Ketiga kategori prioritas tersebut ditentukan berdasarkan kelengkapan dokumen sebagai persyaratan diajukannya sebuah Raperda. Raperda yang termasuk ke dalam kategori Prioritas I adalah Raperda yang dianggap memenuhi persyaratan dari segi kelengkapan dokumen. Prioritas II, yaitu Raperda yang belum dilengkapi dengan data-data pelengkap, seperti naskah akademik maupun data-data lainnya sehingga belum memenuhi persyaratan untuk diajukan menjadi suatu Raperda. Kemudian Prioritas III adalah Raperda yang selain harus dilengkapi dengan dokumen kelengkapan seperti naskah akademik, juga harus disertai data-data dari analisis investasi sehingga dapat diajukan menjadi suatu Raperda.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat Achdar Sudrajat berpendapat, dari 13 usulan Raperda yang diusulkan oleh eksekutif seluruhnya memiliki nilai-nilai positif dan manfaat bagi kepentingan di Jabar. Namun karena adanya beberapa data dan persyaratan yang belum lengkap, Achdar meminta para pengusul untuk segera melengkapi perayaratan dan data-data yang dimaksud.

“Hal ini (persyaratan dan data) disampaikan kepada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dapat melengkapi perayaratan dan data-data terkait usulan raperda agar dapat dituangkan di Propemperda tahun 2020,” katanya.

Adapun 6 Raperda usulan yang akan dituangkan pada Propemperda 2020, yaitu  1. Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2040. 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian. 4. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan. 5. Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Jawa Barat. 6. Raperda tentang Penyelenggaraan Pesantren.

Sedangkan 5 Raperda Hak Inisiatif DPRD Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Propemperda Tahun 2020, diantaranya 1. Raperda tentang Pasar Pusat Distribusi 2. Raperda tentang Desa Wisata 3. Raperda tentang Pengelolaan Jaringan Fiber Optik Jawa Barat 4. Raperda tentang Kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat 5. Raperda tentang Tata Kelola Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jawa Barat. (humasdprdjabar/ask)

Tiga belas usulan Raperda yang diusulkan oleh eksekutif seluruhnya memiliki nilai-nilai positif dan manfaat bagi kepentingan di Jabar.(humasdprdjabar)
Tiga belas usulan Raperda yang diusulkan oleh eksekutif seluruhnya memiliki nilai-nilai positif dan manfaat bagi kepentingan di Jabar.(humasdprdjabar)

 

Categories: Berita Parlemen

Pripos.id