RDP Dengan Komisi VIII DPR-RI, Mensos Risma Pastikan Akan Meningkatkan Kualitas Serapan Anggaran

JAKARTA, PRIPOS.ID (14/01/2020) * – Komisi VIII DPR-RI mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial dengan tingginya realisasi anggaran tahun 2020 97,11%. Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan, akan meningkatkan kualitas serapan anggaran pada tahun-tahun ke depan.

“Ke depan akan jatuh pada kualitas penyerapan. Memastikan untuk memastikan bantuan yang bisa menilai kemandirian ekonomi penerima manfaat. Juga ke depan Kemensos akan meningkatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), ”kata Mensos dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR-RI dengan agenda“ Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2020 dan Isu-Isu Aktual Serta Solusinya ”di DPR, Rabu (14/01) / 2020).

Dalam kesempatan tersebut, Mensos memaparkan anggaran Kemensos TA 2020 sebesar Rp134.171.839.274.000 dan mencatatkan realisasi sebesar Rp130.300.865.759.231 (97,11%). Dengan anggaran sebesar itu, realisasi per pos belanja tercatat untuk belanja pegawai sebesar 88,52%, pos belanja barang 97,99%, pos belanja modal sebesar 98,46%, dan pos belanja bansos sebesar 97,11%.

Anggota Komisi VIII apresiasi atas capaian ini. Dalam rapat rapat yang dibacakan Pimpinan Sidang Tb Ace Hasan Syadzily, terungkap bahwa Komisi VIII DPR memahami realisasi anggaran Kemensos TA 2020.

Untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan tunai, Risma sudah menginstruksikan kepada penyalur bantuan dalam hal ini PT Pos untuk meningkatkan prosedur. “Saya minta PT Pos untuk melengkapi penerima bantuan dengan foto. Atau kalau diwakili, di samping harus menyertakan surat pernyataan juga harus difoto, ”katanya.

Dalam kesempatan tersebut, organisasi menyampaikan informasi yang terkait sejumlah tantangan dalam penyaluran bantuan. Salah satunya diketahui, terdapat data yang tidak lengkap yang menyebabkan bansos tidak tersalur. “Kemudian juga data tidak jelas sehingga KKS tidak tersalur, belum semua pemerintah daerah aktif melakukan pengungkit dan validasi data,” katanya.

Tantangan yang terkait tersebut, Mensos menempuh sejumlah langkah. Di minta, minta pemerintah daerah untuk memeriksa DTKS yang ada dan memperbarui data. Next, agar NIK DTKS, penerima Kartu Sembako dan BST yang tidak valid, dikembalikan kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan perintah dan perintah dengan Dukcapil.

Lalu KPM graduasi PKH alamiah diputuskan tetap menerima bantuan Kartu Sembako, sementara KPM PKH wisuda tidak lagi mendapatkan Kartu Sembako.

“Kami juga meminta agar ada reviu kriteria dan parameter kemiskinan Bersama Perguruan Tinggi. Khusus untuk kelompok rentan (gelandangan, pengemis, pemulung, KAT) yang tidak memiliki NIK / KTP dilakukan kerja sama dengan Dukcapil untuk merekam data, ”katanya.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII tersebut, Mensos didampingi para pajabat eselon I dan II. Rapat dipimpin oleh Tb Ace Hasan Syadzily dengan memperhatikan protokol kesehatan dimana sebagain besar anggota dewan mengikuti rapat di kediaman masing-masing melalui saluran video conferrence.

 

Categories: Berita Parlemen

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Pripos.id