Surat Edaran KIP Mengatur Pelayanan Informasi di Masa Darurat Kesehatan Akibat Covid-19

JAKARTA, PRIPOS.ID (06/04/2020) – Komisi Informasi Pusat (KIP) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 02 Tahun 2020 yang berisi tentang Pedoman Pelayanan Publik di Masa Depan Darurat Kesehatan Masyarakat terkait Penyakit Virus Corona 2019 (Covid- 19) ..

Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana mengatakan, Surat Edaran (SE) ini ditujukan untuk Gugus Tugas Covid-19, Menteri Kesehatan dan Badan Publik (BP) di pusat tingkat daerah dan daerah lainya untuk digunakan dalam kaitannya dengan memberikan bantuan informasi publik di masa depan Darurat Kesehatan Masyarakat atau Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Covid-19.

“Meski diberlakukan kebijakan Kerja Dari Rumah di masa Darurat Kesehatan Masyarakat atau PSBB, akses layanan informasi publik di Badan Publik harus tetap berjalan dengan persetujuan pelayanan informasi dengan mengedepankan pelayanan melalui media berani,” ujar Gede Narayana dalam siaran Persnya, Senin (6/4) 2020).

Menurut Gede, Surat Edaran itu perlu untuk memberi petunjuk dan kepastian kepada Badan Publik dan Gugus Tugas Covid-19 di lapangan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Penyebab sejak penyebaran Virus Covid-19 banyak informasi hoaks dan informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat dilakukan masyarakat.

Diucapkankan Gede, antara poin penting di Surat Edaran (SE) KIP ini, yang memberi petunjuk kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Menteri Kesehatan RI, Gubernur, Bupati / Walikota dan pemerintah terkait lainnya yang terkait dengan masalah kesehatan virus Corona agar jenis penyakit, persebaran, daerah yang menjadi sumber penyakit dan melawannya. Dibagikan, terbatas dan terbatas, mentransfer Covid-19 dengan tetap melindungi data pribadi Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), pasien positif Covid-19, dan orang-orang yang telah disetujui oleh pihak yang diundang.

Sementara data pribadi yang dikeluarkan terdiri atas: nama, alamat rumah, nomor telepon dan sebagainya, yang dapat diungkapkan identitas pribadi yang diperoleh. Data pribadi dapat digunakan oleh pemerintah untuk mitigasi penerapan dan penanganan Covid-19. Namun demikian, tidak boleh disetujui kecuali diminta oleh yang disetujui, keluarga inti atau sesuai ketentuan peraturan undangan-undangan.

Dibagikan, kata Gede, Gugus Tugas Covid -19 dan Badan Publik juga harus mendistribusikan Covid-19 sebagai sarana percakapan dini (peringatan dini) bagi masyarakat, yang memuat: area persebaran untuk perumusan wilayah, per desa atau desa data pribadi para ODP, PDP, dan pasien positif Covid-19; dan upaya-upaya mitigasi penyebaran dan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah lokal. Selanjutnya, Informasi layanan kesehatan, yang mencakup antara lain: rumah sakit rujukan dan / atau fasilitas kesehatan seperti diberikan ventilator dan tenaga medis yang memerlukan Covid-19; informasi kapasitas rumah sakit yang dapat merawat pasien Covid-19; Informasi rencana belanja, distribusi, dan mendistribusikan alat pelindung diri (APD) pada unit layanan kesehatan yang mengharuskan Covid-19; Informasi akses layanan rapid test; nomor hotline layanan kesehatan yang mengatur Covid-19; Hubungan / protokol untuk masyarakat yang memiliki keluhan kesehatan yang terindikasi kriteria Covid-19; dan peraturan / protokol pengaduan masyarakat terkait penanganan Covid-19.

Hal penting yang harus diinformasikan oleh petugas Gugus Tugas Covid-19 dan badan publik terkait, yaitu informasi penanganan jenazah dan lokasi pemakaman bagi pasien Covid-19. Informasi akses, biaya, dan Jaminan kesehatan untuk masyarakat terkait pemeriksaan dan perawatan Covid-19. Rencana kebijakan dalam penanganan Covid-19 dan perubahannya.

Komisi Informasi juga meminta Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Menteri Kesehatan RI, Gubernur, Bupati / Walikota dan lembaga pemerintah lainnya untuk mengupayakan keberadaan sistem data / informasi yang terkait dengan Covid-19 untuk masyarakat secara real time. Memiliki prosedur pengumpulan data / informasi sebagai pedoman bersama yang dilakukan untuk dilakukan sebelum disampaikan kepada publik; menyampaikan status waktu untuk data / informasi yang disampaikan ke publik untuk meminta kesalahpahaman atas data / informasi; Pastikan agar data / informasi terkait dengan penanganan dan penanganan Covid-19 dapat diterima dengan cepat oleh masyarakat di wilayah yang berpotensi terlihat. (nor / humas KI Pusat)

Categories: Berita Nasional

Leave A Reply

Your email address will not be published.