Terkait Reaktivasi Jalur Kereta Api di Jabar, Perlu Kerjasama yang Baik Antarstakeholder

KOTA BANDUNG, PRIPOS.ID (8/11/2019) – Pada saat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat berkeinginan melakukan reaktivasi jalur kereta api. Untuk keperluan ini diperlukan pembebasan lahan serta menjadi pekerjaan rumah antarstakeholder terkait.

Komisi IV DPRD Jabar mempertanyakan mengenai prosedur pembebasan lahan. Pasalnya, saat ini pembebasan lahan mengapa harus dilakukan oleh Provinsi bukan dari pusat. Diharapkan ada pembagian tugas antara kementerian dan Provinsi Jawa Barat karena provinsi mempunyai cita-cita menghidupkan dan memaksimalkan transportasi massal.

Saat ini reaktivasi sudah ada pada jalur Cianjur – Ciranjang. Selain itu untuk menunjang pariwisata Provinsi Jawa Barat juga berencana mengaktifkan lagi jalur kereta di daerah Selatan Jawa Barat, seperti tujuan Ciwidey, Garut-Cikajang, Banjar-Pangandaran, yang sedang berjalan yaitu reaktivasi jalur Cianjur – Ciranjang sampai Padalarang. Tantangan reaktivasi ini diantaranya beberapa medan jalan yang terjal serta kemiringan posisi tanah yang direncanakan dilintasi kereta api sehingga Dirjen Perkeretaapian perlu memikirkan strategi ke depannya.

Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono, mengatakan kunjungan konsultasi ke Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dalam rangka pembahasan anggaran tahun 2020 karena ada anggaran pembebasan lahan terkait reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat. Jika PT KAI bersama Dinas Perhubungan dan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub tidak matang perencanaannya maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengalokasikan anggaran untuk keperluan lain.

Pada kesempatan ini Komisi IV menemukan beberapa permasalahan berkaitan dengan reaktivasi jalur kereta api, diantaranya jalur kereta api yang sudah dijadikan rumah penduduk sehingga membutuhkan waktu dan kerjasama yang baik antarstakeholder.

Sementara kereta api cepat Bandung – Jakarta tidak menemukan permasalahan yang kompleks sehingga diharapkan pengoperasiannya sesuai target, yaitu tahun 2021.(humasdprdjabar/ask)

Categories: Berita Parlemen

Pripos.id