Jakarta, Pripos.id – Komisi VI DPR-RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi. Raker di gelar pada Senin, 26 Mei 2025 bertempat di Ruang Rapat Komisi VI DPR-RI, Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta Selatan.
Raker ini membahas dampak kebijakan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 terkait pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Saat Raker dengan Menteri Koperasi ini Anggota Komisi VI DPR-RI, Rizal Bawazier (RB) dari Fraksi PKS yang berasal dari Dapil Jateng X (Kab. Batang, Kab.Pemalang, Kab/Kota Pekalongan) meminta kepada Menteri Koperasi supaya Koperasi Merah Putih angkat Ikon ekonomi desa (ikon desa).
“Koperasi Merah Putih ini bisa berjalan dengan baik apabila mengangkat Ikon ekonomi desa dan ikon ekonomi desa tersebut bisa berjalan harus di perlukan kolaborasi dengan kementarian umkm dan Kementerian Perdagangan,” ujar RB.
RB menjelaskan, Jadi nantinya produk dari ikon ekonomi desa untuk menjualnya nanti bisa komunikasi dengan Kementerian Perdagangan terkait eksport mau jual lokal sedangkan barang yang kita akan jual itu belinya itu dari Kemnterian UMKM dari hasil produk ikon ekonomi desa.
Terkait kasus-kasus Koperasi BMT yang bermasalah terutama untuk kasus Koperasi BMT Mitra Umat di Dapilnya, RB meminta Kepada Menteri Koperasi jika ada pembentukan atau permohonan ijin pembentukan Koperasi BMT jangan langsung di setujui.
“Untuk pembentukan koperasi baru dan jika ada pembentukan atau permohonan ijin pembentukan Koperasi BMT jangan langsung di setujui harus di teliti dulu karena kasus Koperasi itu yang paling besar itu berasal dari Koperasi BMT seperti di Dapil saya seperti kasus BMT Mitra Umat yang sampai sekarang belum selesai permasalahannya,” pungkas RB.(ris)