Tidak terkecuali di bidang siber yang menilai bahwa harus ada sinkronisasi dan koordinasi antara kebijakan nasional dengan daerah. Sebagai contoh, saat terjadinya delaksasi barang impor tanpa PT yang justru menimbulkan gelombang impor barang secara besar-besaran yang menyebabkan konveksi di daerah Majalaya harus gulung tikar. Hubungan luar negeri harus punya rel yang jelas dan membuat peta jalan yang presisi. Sebab di dalamnya menyentuh kepentingan hajat orang banyak.
“DPRD sangat support kegiatan seperti ini, hajat hidup orang jawa barat pasti lebih banyak melakukan kegiatan hubungan luar negeri tersebut untuk kemakmuran warga Jawa Barat,” tutup Bedi.(ask/bnn)
DPRD Jabar Apresiasi WJOS Sebagai Upaya Optimalisasi Hubungan Luar Negeri
Leave a Comment
Leave a Comment