Kedelapan agenda tersebut tidak cukup berhenti sebagai dokumen perencanaan atau slogan birokrasi. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan setiap program memiliki keluaran, manfaat, dan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
Di sinilah pentingnya kepemimpinan yang kolaboratif. H. Mansur mendorong keterlibatan seluruh jajaran Kemenag, pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga masyarakat, dan kalangan akademisi.
Pendekatan ini memperlihatkan kesadaran bahwa pembangunan kehidupan keagamaan tidak mungkin dikerjakan oleh satu institusi secara sendirian.
Kerukunan, misalnya, tidak cukup dibangun melalui kegiatan seremonial. Ia membutuhkan dialog, kepercayaan sosial, komunikasi lintas agama, dan kesediaan merawat perbedaan. Begitu pula pemberdayaan ekonomi umat yang membutuhkan sinergi antara lembaga keagamaan, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat.
