“Saya meyakini bahwa pelaksanaan yang baik terhadap sembilan lompatan ketenagakerjaan akan menjadi modal dasar bagi kita untuk menjalankan amanah besar Jaminan Kehilangan Pekerjaan di tahun 2022,” ujar Ida Fauziyah.
Resolusi kedua, Kemnaker menekankan reformasi birokrasi. Dalam konteks ini, Ida Fauziyah menginstruksikan agar dilakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang dirasakan masih menghambat, multitafsir dan tumpang tindih.
Sementara dalam hal penataan struktur organisasi, tata laksana dan SDM Aparatur, Menekar Ida meminta untuk segera menyelesaikan regulasi tata organisasi UPTP, proses bisnis dan SOP dan permasalahan/persoalan dalam konteks transisi jabatan struktural ke fungsional. Selain itu, perlu dilakukan percepatan pengembangan Kemnaker Corporate University.
Dalam hal mendorong intensifikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Menaker Ida juga meminta agar infrastruktur teknologi informasi Kemnaker diperkuat; digitalisasi arsip, kepegawaian, umum, dan keuangan ditingkatkan; dan e-performance segera diterapkan. “Selain itu, data dan informasi pembangunan ketenagakerjaan secara digital yang dipublikasikan secara berkala setiap bulannya juga diperkuat,” ujarnya
