JAKARTA, PRIPOS.ID— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui OJK Institute kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor keuangan syariah nasional. Kali ini, melalui diskusi bertajuk “Analisis Hambatan Struktural Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Nasional” yang berlangsung di Artotel Mangkuluhur, Jakarta, Selasa (10/6). Kegiatan ini merupakan bagian dari riset strategis OJK Institute untuk merumuskan kebijakan berbasis data dan mendalam.
Forum diskusi ini mempertemukan para pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari regulator, akademisi, pelaku industri, hingga asosiasi keuangan syariah. Tujuannya adalah mengidentifikasi hambatan utama yang mengganjal pertumbuhan perbankan syariah serta menciptakan layanan keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut Setiawan Budi Utomo, Direktur Kelompok Spesialis Riset OJK Institute, tantangan utama inklusi keuangan syariah tak hanya soal keterjangkauan layanan. “Faktor kepercayaan, literasi keuangan, dan relevansi produk dengan kebutuhan masyarakat menjadi isu krusial,” jelasnya. Hal ini diperkuat oleh pandangan panelis yang mempertanyakan: apakah produk syariah saat ini telah benar-benar dirancang sesuai karakteristik masyarakat pengguna?
Riset yang dilakukan OJK Institute menggunakan pendekatan Analytical Network Process (ANP) serta Structural Equation Modeling (SEM) untuk mengurai keterkaitan antara regulasi, digitalisasi, literasi, dan struktur pasar dalam memengaruhi inklusi syariah.
Murniati Mukhlisin, Guru Besar Tazkia University sekaligus pendiri Sakinah Finance, menyoroti pentingnya landasan teori dalam riset ini. Ia mengusulkan penggunaan teori Institutional Logic untuk memahami mengapa keluarga, pemerintah, dan pelaku industri memilih lembaga keuangan syariah. Ia menegaskan bahwa jika dikelola serius, inklusi keuangan syariah dapat menjadi lokomotif penggerak ekonomi riil, menekan angka pengangguran, mengurangi kriminalitas, bahkan menurunkan tingkat perceraian.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 mencatat, tingkat literasi keuangan syariah sudah mencapai 34,58%. Namun, tingkat penggunaannya (inklusinya) masih rendah di angka 8,7%. Data ini mengisyaratkan bahwa peningkatan pengetahuan tidak otomatis diikuti dengan peningkatan penggunaan layanan. Diperlukan pendekatan yang lebih aplikatif dan menyentuh aspek psikologis masyarakat.
Uniknya, inklusi syariah di desa dan kota menunjukkan angka yang serupa, sehingga tantangan bukan semata soal infrastruktur, tetapi juga persepsi dan kemudahan akses. Salah satu peserta forum bahkan mempertanyakan apakah waktu operasional cabang perlu menyesuaikan dengan waktu luang ibu rumah tangga, yang menjadi pengambil keputusan finansial dalam keluarga.
Luqyan Tamanni, Head of BSI Institute, mengangkat isu penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga 20% dan peningkatan signifikan dana swasta sebagai sinyal menurunnya kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah. Menurutnya, tantangan bukan hanya di sisi produk, tapi juga di sisi pendanaan dan kesadaran publik.
Sementara itu, kelompok usia produktif 18–50 tahun menjadi segmen dominan pengguna layanan syariah, dengan pendidikan dan pendapatan menjadi dua faktor yang sangat memengaruhi keputusan penggunaan layanan ini. Dalam konteks tersebut, pendapatan bulanan Rp 2,5 juta menjadi ambang penting dalam inklusi formal.
Usulan menarik datang dari KNEKS agar survei berikutnya turut mengukur preferensi masyarakat terhadap merek dan reputasi lembaga keuangan syariah, karena kepercayaan dan citra lembaga juga menjadi faktor kunci dalam keputusan keuangan.
Melalui diskusi ini, OJK Institute menegaskan perannya sebagai fasilitator pembentukan ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan berdaya saing. Tidak hanya lewat regulasi dan inovasi digital, tetapi juga melalui riset yang partisipatif dan responsif terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat.(ask/png)