Bedi melanjutkan, lembaga tersebut akan menghubungkan dengan asosiasi para pelaku usaha seperti Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan lain-lain, termasuk koperasi.
“Sehingga saya mengharapkan benar-benar yang namanya kebijakannya ini tepat sasaran. Yang jelas akan membawa kemanfaatan yang besar bagi masyarakat Jawa Barat,” tambahnya.
Sehingga. kata Bedi, langkah awal komisi akan memberikan evaluasi dan catatan-catatan dari persoalan yang ada untuk pengamanan dan pemanfaatan. Lalu mengidentifikasi persoalan tata kelola dan tentunya yang berkaitan dengan kebutuhan regulasi untuk mengoptimalkan perihal aset itu.
“Jika semua teridentifikasi setiap persoalan dan gambaran solusinya sudah terlihat maka persoalan aset di Jawa Barat ini akan segera terselesaikan,” tutupnya.(humasdprdjabar/ask)
