KABUPATEN BEKASI, PRIPOS.ID – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat terus mendorong komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat dalam memperjuangkan kesejahteraan nelayan pesisir Kabupaten Bekasi. Isu ini semakin mengemuka seiring polemik pemagaran laut yang tengah menjadi sorotan publik.
Anggota Komisi II DPRD Jabar, Ade Puspitasari, menegaskan bahwa kepentingan nelayan harus menjadi prioritas, sejalan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami bersyukur dapat langsung berdiskusi dengan kepala dinas terkait dan meninjau langsung lokasi. Isu yang sedang ramai dibahas adalah pagar laut, yang sejatinya berada di bawah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” ujar Ade Puspitasari saat kunjungan kerja ke TPI PAL Jaya, Kabupaten Bekasi, Rabu (5/2/2025).
Ade menjelaskan bahwa situasi pagar laut di Kabupaten Bekasi berbeda dengan yang ada di Tangerang. Di Bekasi, pagar laut tersebut dikelola oleh pihak swasta atau perusahaan, dengan dua perusahaan yang berkaitan langsung dengan DKP Jabar, yakni PT. TPRN dan PT. Man.