KOTA BANDUNG, PRIPOS.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, M.Q. Iswara, memberikan pandangannya terkait kebijakan mutasi dan rotasi pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilakukan Gubernur Jawa Barat. Kebijakan ini, menurutnya, merupakan langkah strategis untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan mencapai target pembangunan daerah yang telah dicanangkan.
“Mutasi dan rotasi dalam pemerintahan adalah hal yang wajar. Seorang kepala daerah tentu ingin membentuk tim yang mampu dengan cepat memahami dan merealisasikan target-target sesuai visi dan misinya,” ujar M.Q. Iswara pada acara Hearing Dialog di Kota Bandung, Kamis (27/03/2025).
Lebih lanjut, Iswara menekankan bahwa langkah ini didorong oleh ambisi Gubernur untuk mewujudkan kemajuan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, daya beli masyarakat, dan lingkungan hidup. Gubernur berharap angka-angka pencapaian di semua sektor ini dapat segera terealisasi.
“Pak Gubernur ingin seluruh program yang terukur di setiap bidang dapat dicapai. Karena itu, beliau membutuhkan tim yang kompeten dan siap bergerak cepat,” tambah Iswara.
Ia juga menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi bukan hanya sekadar pengisian jabatan, melainkan langkah penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam menjalankan berbagai program yang telah dirancang.
“Mutasi dan rotasi ini adalah bagian dari strategi birokrasi. Dengan ini, pemerintahan diharapkan lebih dinamis dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat,” jelasnya.
Menurut Iswara, kebijakan ini mencerminkan keinginan Gubernur untuk membangun tim yang solid dan proaktif. “Pak Gubernur ingin langsung bergerak cepat, dan untuk itu beliau membutuhkan mitra kerja yang siap bekerja dengan ritme yang sama,” ungkapnya.
Dengan perombakan struktur ini, diharapkan pemerintahan Jawa Barat semakin efektif dalam mencapai target pembangunan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.(ask/png)