Keterbukaan informasi yang dimaksud bukan hanya dalam hal uang, melainkan juga dari sisi kebijakan serta program yang akan dan sudah dijalankan.
“Walaupun keterbukaan infromasi publik ini bukan hanya urusan uang tapi juga hal-hal lain yang terkait dengan tanggung jawabnya di institusi publik,” ucapnya.
Menurut Gubernur, meskipun dalam hal keterbukaan informasi publik di Jawa Barat sudah di atas rata-rata nasional namun diakui masih ada beberapa institusi pemerintahan maupun publik yang belum sempurna dalam penyampaian informasi secara terbuka.
“Jawa Barat sudah juara Indonesia (investasi) tapi masih ada yang tidak informatif. Jadi ini PR besar kan sudah memilih demokrasi sebagai pilihan berbangsa dan negara maka tanggung jawabnya ini terbuka kepada yang memberikan mandat yaitu rakyat,” pungkasnya.
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat Jawa Barat tahun 2021 diselenggarakan Komisi Informasi Jawa Barat, diberikan kepada perangkat daerah di Pemda Provinsi Jawa Barat, badan publik vertikal, pemda kab/kota, dan partai politik.
