Ke depan, diperlukan kepastian administrasi mengenai penetapan admin desa yang akan bertanggung jawab, sekaligus dukungan pemerintah desa agar proses pendataan dapat berjalan secara konsisten dan tuntas.
Pengalaman di Desa Pappalluang menjadi gambaran bahwa gerakan penanganan ATS tidak selalu berhadapan dengan persoalan data semata. Ada tantangan akses geografis, keterbatasan sumber daya manusia, hingga kebutuhan penguatan koordinasi kelembagaan di tingkat desa.
Namun, perjalanan panjang yang ditempuh relawan dan komunikasi yang berhasil dibangun bersama pemerintah desa memberikan harapan bahwa tidak boleh ada wilayah yang tertinggal dalam upaya mengembalikan anak-anak ke dunia pendidikan.
Sebab, memastikan setiap anak memperoleh kesempatan bersekolah bukan hanya tentang memperbaiki data dalam dashboard, tetapi juga tentang menghadirkan kepedulian dan pelayanan hingga ke desa-desa terjauh di Kabupaten Jeneponto. (Rls/R.Mur/MNM)



