Sepanjang Juni hingga Oktober 2026, jumlah permohonan tertinggi tercatat pada September, yakni 68 permohonan, disusul Oktober sebanyak 52 permohonan.
Informasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung evaluasi kebutuhan pelayanan, pengendalian administrasi, serta koordinasi tindak lanjut antarunit kerja.
Inovasi ASN Dorong Penguatan Tata Kelola Pelayanan
Di balik pengembangan sistem monitoring tersebut, terdapat inisiatif penguatan tata kelola pelayanan yang digagas oleh Lilis Nurlaela Adi Wulandari, S.E., M.M., Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yang menjalankan fungsi pengelolaan dan koordinasi pelayanan informasi publik.
Inovasi ini berangkat dari kebutuhan menghadirkan sistem pemantauan yang mampu menghubungkan data permohonan, status penanganan, penanggung jawab, dan dokumen pendukung dalam satu mekanisme monitoring yang lebih sistematis.
