KAB. BANDUNG, Pripos Id — Kebijakan pemerintah pusat yang mengambil alih pembiayaan gaji PPPK menjadi titik cerah sekaligus bukti nyata bahwa suara daerah didengar. Hasil ini adalah buah dari konsistensi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dalam memperjuangkan keadilan fiskal daerah.
Bupati Bandung sekaligus Ketua Harian Apkasi, Dadang Supriatna, menyampaikan hal tersebut menyusul keputusan resmi yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Selama bertahun-tahun, pemerintah kabupaten menghadapi dilema: APBD yang seharusnya membangun justru tergerus habis oleh belanja rutin, terutama gaji PPPK. Tekanan fiskal ini membuat banyak program unggulan daerah tertahan pelaksanaannya.
“Pembiayaan PPPK selama ini cukup membebani APBD dan menyempitkan ruang fiskal untuk pembangunan. Kini, dengan kebijakan ini, pemerintah daerah punya ruang yang lebih luas untuk bergerak,” jelas Dadang Supriatna di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
