KOTA BOGOR, PRIPOS.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, menjaring berbagai aspirasi masyarakat Kota Bogor terkait tantangan dan penyesuaian pembangunan yang harus diselaraskan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Hal ini dilakukan dalam rangka perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 demi efisiensi anggaran di era pemerintahan baru 2025-2030.
Menurut Iwan, Kota Bogor sebagai bagian dari kawasan Megapolitan memiliki peran strategis yang sering menjadi perhatian pemerintah pusat dan provinsi. Oleh karena itu, penyesuaian anggaran yang tertuang dalam perubahan APBD 2025 menjadi langkah penting untuk menjawab kebutuhan pembangunan di kota ini. Salah satu prioritas yang diusulkan adalah pembangunan underpass atau flyover di Kebon Pedes, kawasan rawan kecelakaan akibat jalur rel kereta api.
“Dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, rencana pembangunan sebelumnya harus disesuaikan. Insyaallah, hasil dialog ini akan kami perjuangkan di DPRD Jabar untuk mendukung anggaran pembangunan Kota Bogor,” ujar Iwan dalam sesi dialog hearing di DPRD Kota Bogor, Kamis (20/3/2025).
Dalam diskusi yang melibatkan pimpinan dewan, pemerintah Kota Bogor, dan masyarakat, Iwan menekankan perlunya sinergi yang cepat antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Hal ini penting agar efisiensi anggaran yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Iwan menjelaskan bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah merencanakan realokasi anggaran sekitar Rp5,4 triliun untuk berbagai sektor, seperti pendidikan melalui pembangunan ruang kelas dan sekolah baru, perbaikan jalan, elektrifikasi rumah, peningkatan layanan kesehatan, hingga revitalisasi sungai dan program rumah tidak layak huni (Rutilahu).
Diplomasi antar tingkat pemerintahan di Jawa Barat, termasuk Kota Bogor, menurut Iwan, perlu diperkuat untuk menyelaraskan rencana pembangunan sekaligus memastikan efisiensi anggaran berjalan optimal.
Iwan juga mengapresiasi gaya kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilai responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam menyikapi efisiensi anggaran. Hal ini memberikan dampak positif terhadap kerja DPRD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun, ia juga menyoroti tantangan eksekutif dalam memastikan pegawai pemerintah mampu merealokasi anggaran sesuai kebutuhan lapangan.
“Kepemimpinan Pak Dedi yang responsif terhadap masalah masyarakat memberikan dampak positif, terutama dalam percepatan perbaikan jalan dan program lainnya. Meski begitu, dinas terkait perlu lebih siap menghadapi proses ini. Kami di dewan akan terus mendukung sekaligus mengawasi agar sinergi ini berjalan dengan baik,” pungkasnya.(ask/png)