KOTA BANDUNG, PRIPOS.ID – Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari DPRD DKI Jakarta guna membahas pengelolaan dan digitalisasi data administrasi kependudukan Kamis (6/3/2025).. Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi serta mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses integrasi data di Provinsi Jawa Barat.
Menurut Arip Ahmad Ripai, Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Jabar, hasil dari pertemuan ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Komisi I DPRD DKI Jakarta, yang memiliki tanggung jawab di bidang pemerintahan.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah administrasi kependudukan penduduk di wilayah perbatasan DKI Jakarta. Banyak warga yang secara administratif ber-KTP Jawa Barat, namun berdomisili di Jakarta. Hal ini berpengaruh pada pendataan penerima bantuan sosial di DKI Jakarta, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk memastikan akurasi data penduduk.
Saat ini, DKI Jakarta tengah melakukan pembenahan sistem administrasi kependudukan. Oleh karena itu, kunjungan ini diharapkan dapat menghasilkan sinkronisasi data antara dua provinsi, terutama bagi penduduk Jawa Barat yang tinggal di wilayah penyangga ibu kota.
“Jawa Barat juga membutuhkan informasi dari DKI Jakarta, karena ternyata ibu kota turut berkontribusi dalam pengelolaan data penduduk di daerah perbatasan. Hal ini bisa menjadi masukan bagi Disdukcapil Jabar dalam meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah sekitar Jakarta,” ujar Arip.
Selain membahas pengelolaan kependudukan, pertemuan ini juga menyinggung tentang jumlah titik reses di DPRD masing-masing provinsi. Di DKI Jakarta, reses dilakukan sebanyak 24 titik dalam 8 hari, sementara di Jawa Barat hanya mencakup 6 titik dalam periode yang sama.(ask/png)