KOTA BOGOR, PRIPOS.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyoroti sejumlah tantangan dalam pembangunan pendidikan di Kota Bogor, khususnya terkait keterbatasan daya tampung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), yang menjadi perhatian utama masyarakat.
Dalam dialog hearing yang berlangsung di DPRD Kota Bogor, Iwan menjelaskan bahwa meskipun Kota Bogor memiliki 10 SMAN yang tersebar di enam kecamatan dan 21 SMPN dengan rencana penambahan SMPN 22 pada 2025 serta pembangunan SMPN 23 yang tengah berjalan, jumlah sekolah negeri tersebut masih belum mencukupi kebutuhan siswa.
“Meski secara jumlah sekolah sudah tersebar di setiap kecamatan, ada kendala aksesibilitas, terutama bagi siswa di wilayah perbatasan. Selain itu, daya tampung sekolah negeri belum mampu mengakomodasi jumlah siswa yang terus meningkat,” ungkap Iwan pada Jumat (21/3/2025).
Akibat keterbatasan tersebut, banyak siswa dari keluarga kurang mampu terpaksa mendaftar di sekolah swasta yang biaya pendidikannya sering kali menjadi beban. Bahkan, sebagian siswa kesulitan melunasi biaya pendidikan hingga ijazah mereka tertahan.
Menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat yang melarang penahanan ijazah, Iwan menilai kebijakan ini sangat membantu masyarakat, meski menuai keberatan dari pihak sekolah swasta yang bergantung pada pembayaran siswa sebagai sumber pendapatan.
“Masalahnya terletak pada dominasi jumlah sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini membutuhkan waktu penyesuaian agar bisa diterapkan secara efektif,” jelasnya.
Iwan juga menyoroti kekhawatiran sekolah swasta terkait rencana pemerintah untuk menambah sekolah negeri dan membangun 1.000 sekolah rakyat, yang dinilai dapat memengaruhi keberlangsungan sekolah swasta.
“DPRD akan terus mengawal dan memantau kebijakan serta pembangunan pendidikan di Jawa Barat, termasuk memastikan solusi yang seimbang antara sektor pendidikan negeri dan swasta,” tutup Iwan.(ask/png)