Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Eka Perwira mengatakan, DPRD sedang merancang Raperda Penyelenggaraan Perkebunan yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan para petani, Yunandar menambahkan dengan adanya Perda Penyelenggaraan Perkebunan Pemerintah bisa langsung memfasilitasi serta membantu para petani dan pelaku perkebunan tanpa adanya perantara terlebih dahulu.
“Pada intinya kami sedang memperjuangkan hak hak petani dengan adanya perda yang sedang digodog oleh DPRD Jabar. Harapan kami melalui perda ini bisa membantu langsung kepada petani atau pekerja perkebunan yang klausul tersebut sudah dituangkan dalam draft Raperda Penyelenggaraan Perkebunan,” jelas Yunandar.
Sementara itu Ketua Komisi V DPRD Jabar, Dadang Kurniawan, menanggapi audiensi kali ini mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan permasalahan yang ada kali ini, Dadang mengatakan persoalan PTPN merupakan ranah kewenangan Pemerintah Pusat sehingga Komisi V akan menyampaikan audisensi kali ini kepada Pimpinan DPRD untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat.
